JAKARTA - Kegiatan blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dikabarkan menelan biaya puluhan miliar terus menuai protes. Aktivitas favorit gubernur yang biasa disapa Jokowi itu dinilai sudah tidak terkontrol.
Pasalnya, meski hampir tiap hari dilakukan namun manfaat blusukan sampai sekarang tidak dirasakan masyarakat. "Harus efektif, kalau tidak perlu lebih baik tidak usah blusukan," ujar Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Heriandi dalam keterangan persnya, Senin (22/7).
Menurut Heriandi, blusukan seharusnya menjadi alat untuk mengawasi penerapan kebijakan di lapangan. Namun, nyatanya masih banyak program yang diusung Jokowi yang tidak berjalan.
Heriandi menambahkan, seharusnya para bawahan Jokowi yang melakukan blusukan. Sementara Jokowi selaku pucuk pimpinan tidak perlu lagi turun langsung dan menghabiskan anggaran miliaran untuk melakukan fungsi pengawasan.
"Semua perangkat struktur pemerintah daerah harus ikut blusukan juga. Serta efek blusukan itu harus demi semua warga Jakarta dan kota Jakarta," paparnya,
Heriandi pun meminta warga Jakarta dan para wakil rakyat di DPRD DKI untuk mengawasi aksi blusukan Jokowi secara ketat. Alasannya, karena demi pengawasan anggaran yang digunakan untuk blusukan.
Bahkan kalau perlu, Heriandi mendorong adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kegiatan ini sehingga jelas maksud dan tujuannya. "Blusukan Jokowi dan Ahok itu sebaiknya dikontrol, kebijakannya berjalan dengan harapannya atau tidak," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok: Penggunaan Dana Operasional Terserah Kepala Daerah
Redaktur : Tim Redaksi