jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Konsepindo Research and Consultant, Very Muhlis Ariefuzzaman menilai ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang disuarakan Koalisi Merah Putih merupakan upaya melanggangkan oligaki politik. Menurutnya, pilkada melalui DPRD itu akan dimanfaatkan untuk bagi-bagi kursi kepala daerah di antara anggota Koalisi Merah Putih.
"Sangat jelas opsi pilkada langsung merupakan agenda koalisi merah putih dalam melakukan oligarki politik. Ini situasi yang tidak sehat dalam demokrasi kita," kata Very di Jakarta, Selasa (9/9).
BACA JUGA: Mutlak Dikuasai Koalisi Merah Putih
Dalam perhitungan hasil perolehan suara di DPRD, kata Very, Koalisi Merah Putih penyokong pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memang bisa dibilang mayoritas dalam kepemilikan kursi di DPRD. Dari perkiraan Very, setidaknya Koalisi Merah Putih dominan di 31 provinsi dibanding poros koalisi pengusung Joko Widodo.
Sedangkan Direktur Indexpolitica Deny Charter menyayangkan inkonsiten Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal opsi pilkada langsung dan melalui DPRD. Sebab, kata Deny, justru dulu SBY menganggap pilkada langsung oleh rakyat merupakan pilihan terbaik.
BACA JUGA: Jokowi Anggap Pilkada Lewat DPRD Pangkas Kedaulatan Rakyat
"SBY tidak konsisten dalam bersikap soal pilkada langsung atau melalui DPRD. Dulu SBY setuju terhadap pilkada langsung sebagai pilihan terbaik, namun belakangan SBY malah cenderung setuju pilkada melalui DPRD," kata Deny.
Padahal, lanjut Deny, SBY pun merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. "Harusnya SBY sadar bahwa dirinya dipilih langsung oleh rakyat," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: DKPP Mulai Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etika KPU Maluku Utara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jagokan Mantan Gubernur PTIK Pimpin DPD
Redaktur : Tim Redaksi