jpnn.com - JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan yang duduk di Badan Anggaran DPR, Nusyirwan Soedjono menilai Rancangan APBN (RAPBN) 2015 usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjadi kendala utama bagi pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Sebab, beban subsidi dan pembayaran utang negara membuat pemerintahan mendatang tak leluasa menerapkan program-program yang dijanjikan saat masa kampanye lalu.
Nusyirwan mencontohkan subsidi energi sebesar Rp 363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 154 triliun dalam RAPBN 2015. Menurutnya, struktur RAPBN 2015 itu membuat celah fiskal menjadi sempit. “Ini adalah problem yang dihibahkan kepada pemerintahan baru nanti," katanya di Jakarta, Jumat (15/8) sore.
BACA JUGA: Tahun Depan Dibangun Lima Bandara Baru
Karenanya anggota Komisi Infrastruktur DPR itu mengaharapkan RAPBN 2015 bisa direvisi untuk difokuskan pada program prioritas. Selain itu, perlu upaya keras untuk menekan inefisiensi bukan hanya dalam hal pendanaan tetapi juga waktu.
Nusyirwan mengatakan, selama ini sering muncul hambatan koordinasi dan pengambilan keputusan yang sering bertele-tele sehingga butuh upaya untuk menciptakan efisiensi. “Harapannya tentu nantinya diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program yang berkualitas," ulasnya.
BACA JUGA: Bahas RUU APBN 2015, DPR Ingin Libatkan Tim Presiden Terpilih
Sebelumnya, besarnya postur RAPBN 2015 yang diusulkan Presiden SBY ke DPR RI adalah Rp 2.019,9 triliun. Dari angka itu, target penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.370,8 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dipatok Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun. Sementara total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun.
Dari postur itu diketahui pula bahwa defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp 257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB. Dibanding APBN Perubahan 2014, angka defisit anggaran terhadap PDB turun 2,4 persen.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Menkeu Prediksi Harga BBM Bakal Naik Tahun Depan
BACA ARTIKEL LAINNYA... RAPBN 2015 Rp 2.019,9 T, Beri Ruang Pemerintahan Baru
Redaktur : Tim Redaksi