jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya muatan politik dalam Reuni Akbar 212 di Monas, Minggu (2/12). Bahkan, teriakan dukungan untuk Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto berkali-kali terlontar di acara yang dihadiri banyak politikus itu.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, memang ada muatan politik dalam Reuni Akbar 212. Namun, kehadiran Prabowo di aksi itu tak serta-merta bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan berkampanye.
BACA JUGA: Fadli Zon: Reuni 212 Pertemuan Terbesar di Indonesia
"Memang ini kalau orang bilang ada muatan politis ya memang ada politisnya. Nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kami sampaikan bahwa tidak ada (pelanggaran aturan kampanye, red),” ujar Bagja saat dihubungi, Senin (3/12).
Terkait peserta yang meneriakkan nama Prabowo sebagai capres, Bagja menganggapnya bukan pelanggaran. Sebab, masyarakat bukanlah bagian tim pemenangan salah satu kubu calon.
BACA JUGA: Pujian Bang Emrus untuk Kesuksesan Reuni Akbar 212 di Monas
"Kalau ada masyarakat yang teriak ganti presiden, sepanjang panitia tidak mengajak ujaran seperti itu, maka tidak masalah," katanya.
Bagja menambahkan, Bawaslu tidak bisa membendung antusiasme peserta aksi yang menyerukan #2019GantiPresiden. Yang terpenting, katanya, panita reuni dan juga tim dari pemenangan capres-cawapres tidak melakukan ajakan ke masyarakat.
BACA JUGA: Reuni Akbar 212, Penumpang Transjakarta Capai 85.297
"Memang kami akui ujaran soal ganti presiden enggak bisa kami bendung, tapi panitia sudah menegaskan untuk tidak melakukan itu," pungkasnya.(gwn/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesan Nabi Muhammad Bergema dari Jakarta sampai Tangsel
Redaktur : Tim Redaksi