jpnn.com - JAKARTA - Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) yang diajukan pemerintah ke DPR dianggap tidak mencerminkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6 persen. Menurut anggota Komisi Keuangan DPR, Arif Budimanta, koreksi target pertumbuhan itu ternyata tidak diikuti dalam RKAKL.
"Presiden SBY sudah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi dari 6,4 persen menjadi 6 persen. Koreksi tersebut dalam perjalanannya tidak diikuti oleh RKAKL yang diajukan oleh kementerian dan lembaga negara ke DPR," kata Arif Budimanta, di gedung DPR, Senayan Jakarta (9/9).
BACA JUGA: Soal Outsourcing di BUMN, Dahlan Siap Ikuti Keputusan DPR
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dari RKAKL sejumlah kementerian dan lembaga negara terlihat adanya kenaikan anggaran untuk pembangunan gedung, pengadaan mobil dinas dan belanja barang lainnya. Artinya, lanjut Arief, tidak ada sedikit pun kekhawatiran kementerian dan lembaga negara terhadap situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini dan implikasinya di masa datang.
Menurutnya, seharusnya keinginan membangun gedung, pengadaan kendaraan dinas baru dan belanja barang lainnya yang rendah nilai manfaatnya untuk rakyat dihentikan dulu. "Ini malah naik," tegasnya.
BACA JUGA: Mendag Pastikan Pasokan Kedelai Aman, Harga Terjangkau
Arief mengakui, DPR melihat persoalan ekonomi nasional tidak bisa disepelekan. "Ini sudah menjurus kepada menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY," ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Jika Dolar Tembus Rp15 Ribu, Pemilu Harus Dipercepat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengelolaan Ekonomi Dinilai tak Sesuai Amanat Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi