jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan rapat kerja antara komisinya dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu (14/12), tetapi urung terlaksana.
Legislator dari PDI Perjuangan itu mengatakan DPR akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pada Kamis (15/12) untuk memasuki reses hingga 9 Januari 2023.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Duit BUMN di Nusantara Bersatu, Deddy Yevri: Isapan Jempol dan Fitnah Keji
“Besok sudah penutupan masa sidang, tetapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ujar Deddy melalui keterangan pers ke media.
Menurut Deddy, sudah dua jadwal raker Komisi VI DPR dengan Mendag Zulkifli Hasan dalam waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara itu menjelaskan seharusnya Komisi VI DPR menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi penyerapan anggaran Kemendag dan memastikan ketersediaan komoditas pangan maupun bahan pokok lainnya menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
Deddy menegaskan saat ini merupakan masa-masa krusial untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terkendali.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Bantah Titip Keponakan Masuk Unila
“Akan tetapi, kali ini Komisi VI DPR tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” kata Deddy.
Oleh karena itu, Deddy menilai menteri yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengabaikan tugas dan wewenang DPR yang diatur konstitusi.
Legislator di komisi yang membidangi perdagangan dan industri itu menuturkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru kali ini ada Mendag yang tidak kooperatif dan cenderung arogan.
“Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” ujar Deddy.
Politikus berlatar belakang aktivis itu justru mencurigai Zulhas sengaja menghindari jadwal rapat kerja Komisi VI DPR.
Deddy menyebut Zulhas sering membawa kepentingan politik pribadi dalam kegiatan Kemendag.
“Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng pemerintah yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri,” kata Deddy.
Oleh karena itu, Deddy mengharapkan Presiden Jokowi segera menegur Zulhas.
“Saya berharap presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR,” ujar wakil direktur Sukarelawan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di kampanye Pilpres 2019 itu. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi