Sayangnya kenaikan anggaran reses itu tak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Anggota DPR turun ke daerah itu, bukan seperti reses. Tapi lebih pulang kampung saja," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepada JPNN di Jakarta, Minggu (28/10).
Menurutnya, jika memang benar anggota DPR turun ke daerah pemilihan selama masa reses maka harusnya ada aspirasi yang benar-benar terserap dan diperjuangkan di parlemen. "Tapi setelah selesai reses dan anggota dewan masuk ke parlemen, kelihatan sepi-sepi saja. Tidak ada isu yang diperdebatkan. Jadi kalau seperti ini, fungsi DPR belum 100 persen dijalankan,"katanya.
Padahal, lanjutnya, dari anggaran untuk reses 2012 itu bisa dipastikan setiap anggota DPR menerima Rp963 juta. Angka ini berdasarkan data yang diolah dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun anggaran 2012.
Belum lagi, DPR masih mendapat tambahan dana untuk kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang mencapai Rp57 miliar. Dari anggaran itu, masing-masing anggota dewan memperoleh Rp102 juta.
Sementara untuk alokasi anggaran kunjungan kerja sesuai Tata tertib (Tatib) 2012 yang besarnya mencapai Rp102 miliar, setiap anggota memperoleh Rp182 juta. "Jadi sekali lagi, anggarannya sangat besar. Tapi hasilnya, hampir tidak pernah dirasakan masyarakat secara langsung," tegasnya seraya menambahkan, pola reses harus diperbaiki.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutan Merasa Klop dengan RE Nainggolan
Redaktur : Tim Redaksi