Yang terbaru, rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD Batam tentang Perlindungan Konsumen terancam tidak diteruskan pembahasannya tahun ini karena alasan ruang lingkupnya sangat luas. Padahal, panitia khususnya telah terbentuk dan anggaran untuk itu telah dihabiskan.
Dalam laporan badan legislasi (banleg) DPRD di paripurna Senin (10/9) sore, disebutkan ranperda tentang perlindungan konsumen tersebut sangat luas cakupannya. Dengan demikian, para wakil rakyat itu kembali mengusulkan agar ranperda ini diusulkan kembali untuk dibahas pada APBD tahun 2013.
Sebagai konsekwensinya adalah pembebanan pada APBD karena pembahasan ulang ranperda ini akan berdampak pada anggaran. Rata-rata dana yang dihabiskan untuk pembahasan sebuah ranperda sekitar Rp300 juta.
Wakil Ketua Banleg DPRD Batam Idawati Nursanti mengungkapkan, pengusulan kembali ranperda ini berdasarkan saran dari Menteri Perdagangan.
"Karena materinya luas dan memakan banyak waktu untuk pembahasannya," ujar Idawati dalam laporannya tersebut.
Sementara itu dua ranperda inisiatid DPRD lain yang telah ditetapkan dalam prolegda tahun ini yakni ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing (Imta) dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Batam akan diusulkan lagi pembahasannya di APBD Perubahan 2012.
Hal ini diakibatkan belum adanya kajian akademik untuk pembahasan dua ranperda tersebut dan perlu dikonsultasikan dengan pihak ketiga atau akademisi untuk kerangka akademisnya.
Satu-satunya Ranperda usul inisiatif Dewan yang dapat dilanjutkan pembahasannya lanjut Idawati yakni ranperda tentang Pencegahan dan Penjualan Orang atau trafiking.
"Ranperda pencegahan dan penjualan orang ini telah ada kajian akademiknya sehingga bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya," kata politisi PPP ini.(Spt/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemarau, Warga Mulai Beli Air
Redaktur : Tim Redaksi