Penelusuran INDOPOS (Grup JPNN), tahun 2011 lalu dana Jamkesda yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Tangerang cuma Rp 2 miliar. Lalu, pada 2012 naik jadi Rp 9 miliar. Dana itu harus meng-cover biaya berobat masyarakat miskin di wilayah yang dipimpin Bupati Ismet Iskandar yang berjumlah 900 ribu jiwa dari total warga kabupaten itu yang mencapai 2.834.000 jiwa.
”Pendanaan Jamkesda dari APBD oleh Pemkab Tangerang sangat tidak layak. Harapan kami besaran dana disamakan dengan Kota Tangerang yang mencapai Rp 50 miliar lebih per tahun,” terang Dedy Ramanta, Direktur Sekolah Demokrasi Tangerang, kepada INDOPOS. Apalagi, bila melihat besaran APBD kabupaten itu yang mencapai Rp 2,9 triliun lebih tapi tidak ada keberpihakan kepada warga miskin.
Parahnya lagi, fasilitas kesehatan di kabupaten itu juga minim. Lantaran, di daerah itu hanya ada 13 rumah sakit (termasuk RSUD Tangerang yang ada di wilayah Kota Tangerang, Red). Sedangkan jumlah puskesmas hanya ada 42 unit yang tersebar di 29 kecamatan. Kendala lain, warga miskin sulit mengakses ke fasilitas kesehatan meski mengantongi surat miskin dari tempat tinggalnya.
”Karena itu kami berharap agar Pemkab Tangerang mengubah mindset terkait pengelolaan kesehatan warga miskin. Idealnya 15 persen alokasi APBD khusus untuk biaya Jamkesda. Nilai itu juga harusnya di luar pembangunan biaya infrastruktur rumah sakit,” ungkap juga pria yang akrab disapa Dedy ini. Dedy mengaku sudah mendorong pengajuan draft Raperda Kesehatan sejak Oktober 2011 kepada DPRD setempat.
Draft itu, analisa tentang kebutuhan biaya kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari hasil riset yang dia lakukan di tiga desa. Hasil riset tersebut, terang Dedy lagi, masyarakat Kabupaten Tangerang yang diwawancarainya mengaku kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Mulai dari sulitnya pengurusan surat miskin hingga jauhnya jarak dari desa menuju puskesmas terdekat.
”Riset kami di Desa Onya menunjukkan warga yang hendak berobat membutuhkan ongkos ojek Rp 20 ribu menuju puskesmas terdekat. Apabila diakumulatifkan, dengan biaya mengurus surat dan kebutuhan lain, hingga tiba di puskesmas mencapai Rp 50 ribu. Padahal penghasilan warga miskin hanya Rp 30 ribu sehari. Ini kan ironis,” cetusnya juga pengurus Komite Komunitas Tangerang itu.
Dia juga menuturkan, saat ini jumlah dokter di Kabupaten Tangerang sebanyak 674 orang. Terdiri dari 128 dokter spesialis dan 42 dokter gigi, selebihnya dokter umum. ”Jumlah dokter itu sangat jauh dari kata cukup. Kebanyakan dokter praktek di rumah sakit swasta. Dari puluhan puskesmas di kabupaten ini hanya disediakan tiga dokter spesialis,” ungkapnya juga.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tangerang Muhlis, mengakui masih minimnya pengelolaan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang. Terutama penganggaran dana APBD yang digelontorkan Pemkab Tangerang untuk Jamkesda. ”Tahun 2012 kami mendorong peningkatan besaran anggaran Jamkesda jadi Rp 9 miliar. Dari APBD murni Rp 4 miliar dan APBD Perubahan tambah Rp 5 miliar,” terangnya.
Padahal, tahun sebelumnya hanya dialokasikan Rp 2 miliar. ”Tidak ada kata tidak bisa soal pengalokasian dana besar-besaran untuk biaya kesehatan warga miskin. Permasalahannya adakah sikap goodwill pejabat Pemkab Tangerang!,” ungkapnya lagi. Terkait Raperda Kesehatan yang didorong disahkan oleh Komite Komunitas Tangerang dan Sekolah Demokrasi Tangerang?
Muhlis mengatakan akan di pansuskan pada Oktober 2012 mendatang. Dia juga menegaskan, Raperda Kesehatan itu merupakan raperda inisiatif dewan. ”Selama 2012, Pemkab Tangerang memasukkan 8 draft raperda. Sedangkan Raperda Kesehatan yang didorong teman-teman LSM menjadi raperda inisiatif DPRD. Raperda itu nantinya akan mengatur kartu sehat bagi warga miskin dan memangkas birokrasi bertele-tele pengurusan surat miskin,” cetusnya juga.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang Naniek Isnaini mengatakan selain anggaran Jamkesda Rp 9 miliar pada 2012 ini, pihaknya juga menggelontorkan anggaran kesehatan untuk bidang lain. Seperti anggaran untuk pelayanan masyarakat di RSUD Tangerang. ”Anggaran untuk pelayanan bagi RSUD Tangerang saya tidak hafal persisnya,” terangnya kepada INDOPOS. (kin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh Betawi Berharap Jokowi Tepati Janji
Redaktur : Tim Redaksi