JAKARTA – Hingga semester pertama 2013, pemerintah mengklaim telah menyelesaikan pembangunan jalan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat sepanjang 64,34 kilometer. Masing-masing di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
Mendagri Gamawan Fauzi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan, untuk tahun 2012 di empat kabupaten dimaksud juga telah selesai dibangun sepuluh ruas jalan paralel dengan panjang 43,68 kilometer.
“Terkait pembangunan dry port (pelabuhan darat) di Entikong (Kabupaten Sanggau) dan di Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), juga telah diterbitkan rekomendasi dari beberapa instansi dan saat ini sedang berproses penerbitan izin prinsip pembangunan di tingkat daerah,” ujar Gamawan saat membuka Rapat Kerja ke-V BNPP di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Gamawan, kehadiran dry port ini nantinya akan dapat memerkuat fungsi dan memaksimalkan peran perbatasan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan perlintasan barang melalui proses ekspor-impor secara legal.
Namun meski mengaku gembira, Gamawan menyadari tanpa dukungan dari sejumlah lembaga/kementerian terkait, cita-cita menjadikan kawasan perbatasan menjadi teras depan Indonesia, akan sangat sulit tercapai.
“Tapi komitmen 24 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meningkat. Alokasi anggaran untuk rencana aksi pengelolaan tahun 2013 mencapai Rp7,3 triliun. Artinya terjadi peningkatan hingga 89 persen dari tahun 2012 lalu yang hanya berkisar Rp3,9 triliun,” ujarnya.
Alokasi tersebut menurut Gamawan, disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan bagi penyediaan sarana dan prasarana guna membuka keterisolasian dan memerlancar hubungan antar pulau-pulau terluar.
Kemudian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat, serta penyediaan peralatan dan teknologi pengembangan ekonomi lokal.(gir/jpnn)
Mendagri Gamawan Fauzi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan, untuk tahun 2012 di empat kabupaten dimaksud juga telah selesai dibangun sepuluh ruas jalan paralel dengan panjang 43,68 kilometer.
“Terkait pembangunan dry port (pelabuhan darat) di Entikong (Kabupaten Sanggau) dan di Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), juga telah diterbitkan rekomendasi dari beberapa instansi dan saat ini sedang berproses penerbitan izin prinsip pembangunan di tingkat daerah,” ujar Gamawan saat membuka Rapat Kerja ke-V BNPP di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Gamawan, kehadiran dry port ini nantinya akan dapat memerkuat fungsi dan memaksimalkan peran perbatasan sebagai pintu gerbang perdagangan internasional dan perlintasan barang melalui proses ekspor-impor secara legal.
Namun meski mengaku gembira, Gamawan menyadari tanpa dukungan dari sejumlah lembaga/kementerian terkait, cita-cita menjadikan kawasan perbatasan menjadi teras depan Indonesia, akan sangat sulit tercapai.
“Tapi komitmen 24 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meningkat. Alokasi anggaran untuk rencana aksi pengelolaan tahun 2013 mencapai Rp7,3 triliun. Artinya terjadi peningkatan hingga 89 persen dari tahun 2012 lalu yang hanya berkisar Rp3,9 triliun,” ujarnya.
Alokasi tersebut menurut Gamawan, disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan bagi penyediaan sarana dan prasarana guna membuka keterisolasian dan memerlancar hubungan antar pulau-pulau terluar.
Kemudian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat, serta penyediaan peralatan dan teknologi pengembangan ekonomi lokal.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Terjerat Korupsi, Tifatul Siapkan Bantuan Hukum
Redaktur : Tim Redaksi