JAKARTA - Klaim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh yang sempat menyatakan anggaran kurikulum 2013 telah disetujui DPR, rupanya dibantah anggota DPR.
Pasalnya pembahasannya sampai Kamis (11/4), anggaran yang diusulkan hingga Rp2,49 triliun itu masih terkatung-katung di DPR.
Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan, pembahasan tentang kurikulkum 2013 itu sampai saat ini masih terkendala oleh rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sampai Kamis belum diterima Panja.
“Sampai hari ini Panja belum menerima hasil rekomendasi tertulis dari BPKP RI. Jadi ya kita belum bisa bahas, apalagi memutuskan.” Kata Raihan dihubungi jpnn.com, Kamis (11/4).
Politisi dari PKS ini menjelaskan, hasil rapat antara Panja Kurikulum dengan Wamendikbud terakhir tanggal 25 Maret 2013 menyepakati bahwa Panja Kurikulum memberikan kesempatan pada Kemdikbud melalukan konsultasi dengan BPKP terkait anggaran Kurikulum 2013, dan hasilnya agar disampaikan secara tertulis kepada Panja secepatnya.
Kemudian, Panja akan melakukan pembahasan di Rapat Panja dan di Rapat Komisi X DPR untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud tanggal 10 April 2013. Namun semua ditunda karena belum ada rekomendasi BPKP.
Dikatakan Raihan, Panja Kurikulum masih menilai adanya permasalahan nomenklatur dalam struktur anggaran Kurikulum 2013 terkait anggaran pendukung/inklusif. Oleh karena itu, Panja meminta Kemdikbud untuk melakukan revisi anggaran.
Tapi Kemdikbud justru ingin berkonsultasi dengan BPKP RI terkait sruktur dan nomenklatur anggaran kurikulum tersebut, apakah perlu direvisi atau tidak. Komisi X DPR RI pun mempersilakan.
"Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum nantinya,” ujar Raihan.(Fat/jpnn)
Pasalnya pembahasannya sampai Kamis (11/4), anggaran yang diusulkan hingga Rp2,49 triliun itu masih terkatung-katung di DPR.
Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan, pembahasan tentang kurikulkum 2013 itu sampai saat ini masih terkendala oleh rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sampai Kamis belum diterima Panja.
“Sampai hari ini Panja belum menerima hasil rekomendasi tertulis dari BPKP RI. Jadi ya kita belum bisa bahas, apalagi memutuskan.” Kata Raihan dihubungi jpnn.com, Kamis (11/4).
Politisi dari PKS ini menjelaskan, hasil rapat antara Panja Kurikulum dengan Wamendikbud terakhir tanggal 25 Maret 2013 menyepakati bahwa Panja Kurikulum memberikan kesempatan pada Kemdikbud melalukan konsultasi dengan BPKP terkait anggaran Kurikulum 2013, dan hasilnya agar disampaikan secara tertulis kepada Panja secepatnya.
Kemudian, Panja akan melakukan pembahasan di Rapat Panja dan di Rapat Komisi X DPR untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud tanggal 10 April 2013. Namun semua ditunda karena belum ada rekomendasi BPKP.
Dikatakan Raihan, Panja Kurikulum masih menilai adanya permasalahan nomenklatur dalam struktur anggaran Kurikulum 2013 terkait anggaran pendukung/inklusif. Oleh karena itu, Panja meminta Kemdikbud untuk melakukan revisi anggaran.
Tapi Kemdikbud justru ingin berkonsultasi dengan BPKP RI terkait sruktur dan nomenklatur anggaran kurikulum tersebut, apakah perlu direvisi atau tidak. Komisi X DPR RI pun mempersilakan.
"Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum nantinya,” ujar Raihan.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nuh Ingin Beasiswa Bidikmisi Disalurkan Seperti Gaji
Redaktur : Tim Redaksi