JAKARTA - Dukungan terhadap pelaksanaan perubahan kurikulum 2013 oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terhadap Kementrian Pendidikan masih bersifat politis. Hal ini tersirat dari tanggapan ARB -sapaan Aburizal- saat ditanya soal anggaran.
Selama ini muncul polemik terjadi pembengkakan anggaran yang dibutuhkan Kemdikbud dalam perubahan kurikulum. Pertama anggaran yang dibahas dalam RKA/KL hanya Rp684 miliar. Dalam perjalanan, meningkat jadi Rp1,4 triliun dan terakhir naik lagi jadi Rp2,491 triliun.
Nah, apakah dukungan ini merupakan sinyal bahwa Fraksi Golkar juga akan menyetujui anggaran kurikulum? "Saya kira kalau kita bicara pendidikan, kurikulum, ada dua hal yang harus ditaati. Pertama, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total budget," kata ARB usai membuka diskusi publik kurikulum 2013 di Senayan, Jakarta, Senin (18/2).
Keduan lanjutnya, pendidikan merupakan hal penting dan mendasar untuk menyiapkan generasi bangsa tahun 2045. Atas dasar inilah dukungan Golkar. Karena itupula, ARB menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR agar serius membahas kurikulum. Sedangkan soal anggarannya, tetap melewati mekanisme membahasan.
"Anggarannya jika harus dibubuhkan persetujuan, tentu akan dibahas," jelas ARB.
Sebelumnya anggota Fraksi Golkar di Komisi X, Ferdiansyah mengatakan, pembengkakan anggaran kurikulum cukup spektakuler. Bahkan dia mengaku masih bingung dengan penjelasan Mendikbud yang menyebut anggaran Rp2,491 triliun itu berasal dari anggaran murni kurikulum dan anggaran melekat.
Karena itu, Ferdi tegas mengatakan bahwa bagi Komisi X, anggaran kurikulum 2013 belum tuntas karena tidak bisa seenaknya anggaran tiba-tiba meningkat tanpa pembahasan. Apalagi anggaran Rp2,491 triliun itu belum dipresentasikan Mendikbud.
"Bicara anggaran kurikulum, itu belum tuntas, karena ada rakernya sendiri tentang itu. Itupun setelah kami mendengar laporan Panja. Jadi kami menganggap anggaran belum clear karena belum dipresentasikan," tegas Ferdi waktu itu.(Fat/jpnn)
Selama ini muncul polemik terjadi pembengkakan anggaran yang dibutuhkan Kemdikbud dalam perubahan kurikulum. Pertama anggaran yang dibahas dalam RKA/KL hanya Rp684 miliar. Dalam perjalanan, meningkat jadi Rp1,4 triliun dan terakhir naik lagi jadi Rp2,491 triliun.
Nah, apakah dukungan ini merupakan sinyal bahwa Fraksi Golkar juga akan menyetujui anggaran kurikulum? "Saya kira kalau kita bicara pendidikan, kurikulum, ada dua hal yang harus ditaati. Pertama, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total budget," kata ARB usai membuka diskusi publik kurikulum 2013 di Senayan, Jakarta, Senin (18/2).
Keduan lanjutnya, pendidikan merupakan hal penting dan mendasar untuk menyiapkan generasi bangsa tahun 2045. Atas dasar inilah dukungan Golkar. Karena itupula, ARB menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR agar serius membahas kurikulum. Sedangkan soal anggarannya, tetap melewati mekanisme membahasan.
"Anggarannya jika harus dibubuhkan persetujuan, tentu akan dibahas," jelas ARB.
Sebelumnya anggota Fraksi Golkar di Komisi X, Ferdiansyah mengatakan, pembengkakan anggaran kurikulum cukup spektakuler. Bahkan dia mengaku masih bingung dengan penjelasan Mendikbud yang menyebut anggaran Rp2,491 triliun itu berasal dari anggaran murni kurikulum dan anggaran melekat.
Karena itu, Ferdi tegas mengatakan bahwa bagi Komisi X, anggaran kurikulum 2013 belum tuntas karena tidak bisa seenaknya anggaran tiba-tiba meningkat tanpa pembahasan. Apalagi anggaran Rp2,491 triliun itu belum dipresentasikan Mendikbud.
"Bicara anggaran kurikulum, itu belum tuntas, karena ada rakernya sendiri tentang itu. Itupun setelah kami mendengar laporan Panja. Jadi kami menganggap anggaran belum clear karena belum dipresentasikan," tegas Ferdi waktu itu.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aptisi Minta Penegerian PTS Distop
Redaktur : Tim Redaksi