JAKARTA - Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi mencurigai dana Rp 155 miliar yang dianggarkan pemerintah di APBNP 2013 untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak terlepas dari lobi politik.
"Ini mengkonfirmasikan bahwa alokasi anggaran besar untuk BPLS ada pengaruh atau lobi politik yang kuat untuk meloloskan anggaran itu," kata Uchok kepada JPNN.COM, Kamis (20/6).
Bahkan, kata dia, kuat dugaan lobi ini mengatasnamakan kepentingaan rakyat agar dapat memperdaya anggota dewan yang lain di DPR RI. Karena itu pulalah alokasi anggaran untuk menyantuni korban Lapindo selalu meningkat setiap tahun.
"Ini loby politik yang canggih. Sedangkan buat lembaga negara lain, lobi politiknya tidak kuat, maka kuota anggaran jadi sedikit deh," sindir Uchok yang kerap mengkritisi kebijakan anggaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Keanehan lain menurut Uchok adalah, alokasi anggaran yang besar ini tidak dipergunakan menutupi semburan lumpur Lapindo. Bahkan dia curiga semburan lumpur Lapindo sengaja dibiarkan begitu saja agar menjadi amunisi politik untuk menekan Golkar agar partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tidak liar.
Atau bisa jadi supaya partai berlambang beringin itu mengikuti "arah angin" kepentingaan politik Partai Demokrat seperti arah mengikuti kenaikan BBM.
Karena biasanya, Golkar itu paling jago dan lantang berkoar-koar menolak kenaikan BBM untuk meraih citra positif di mata publik.
"Tetapi untuk kenaikan BBM kali ini, Golkar harus patuh, setia dan loyalitas kepada kemauan partai SBY," pungkasnya.(Fat/jpnn)
"Ini mengkonfirmasikan bahwa alokasi anggaran besar untuk BPLS ada pengaruh atau lobi politik yang kuat untuk meloloskan anggaran itu," kata Uchok kepada JPNN.COM, Kamis (20/6).
Bahkan, kata dia, kuat dugaan lobi ini mengatasnamakan kepentingaan rakyat agar dapat memperdaya anggota dewan yang lain di DPR RI. Karena itu pulalah alokasi anggaran untuk menyantuni korban Lapindo selalu meningkat setiap tahun.
"Ini loby politik yang canggih. Sedangkan buat lembaga negara lain, lobi politiknya tidak kuat, maka kuota anggaran jadi sedikit deh," sindir Uchok yang kerap mengkritisi kebijakan anggaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Keanehan lain menurut Uchok adalah, alokasi anggaran yang besar ini tidak dipergunakan menutupi semburan lumpur Lapindo. Bahkan dia curiga semburan lumpur Lapindo sengaja dibiarkan begitu saja agar menjadi amunisi politik untuk menekan Golkar agar partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tidak liar.
Atau bisa jadi supaya partai berlambang beringin itu mengikuti "arah angin" kepentingaan politik Partai Demokrat seperti arah mengikuti kenaikan BBM.
Karena biasanya, Golkar itu paling jago dan lantang berkoar-koar menolak kenaikan BBM untuk meraih citra positif di mata publik.
"Tetapi untuk kenaikan BBM kali ini, Golkar harus patuh, setia dan loyalitas kepada kemauan partai SBY," pungkasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tifatul dan AM Fatwa Saksikan Sidang IM2 di Pengadilan Tipikor
Redaktur : Tim Redaksi