JAKARTA - Kabar gembira bagi warga korban lumpur SidoarjoTahun depan, pemerintah menaikkan anggaran untuk penanganan lumpur yang membuncah dari lapangan minyak PT Lapindo Brantas tersebut
BACA JUGA: Inilah Mekanisme Pembatasan BBM Bersubsidi
Total anggaran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencapai angka Rp 1,28 triliun, naik Rp 70 miliar dibandingkan anggaran 2010 yang sebesar Rp 1,21 triliun.Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Indah Kurnia mengatakan, dari total dana tersebut, sebagian akan digunakan untuk menyelesaikan pembayaran jual beli tanah warga korban lumpur
Rinciannya, Rp 51,7 miliar untuk pembayaran tanah di tiga desa yang terendam lumpur dan Rp 413 miliar lainnya untuk pembayaran tanah warga di luar peta area terdampak
BACA JUGA: BBM Kendaraan Industri Juga Dibatasi
Indah mengatakan, dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 tersebut, diharapkan proses "pembayaran tanah yang selama ini tersendat, tahun depan bisa tuntasMenurut Indah, penyelesaian pembayaran tanah menjadi agenda krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena terkait langsung dengan masyarakat
BACA JUGA: Bandara Ngurah Rai Diperluas
"Tapi, persoalan infrastruktur juga tidak boleh dilupakanSebab, itu mempengaruhi jalannya roda perekonomian di Sidoarjo dan bahkan Jawa Timur," katanya.Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2011, anggaran BPLS dialokasikan untuk dua posPertama, program penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo dengan alokasi anggaran Rp 1,26 triliun"Ke dua, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 22,8 miliar," ujarnya.
Output atau hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada kedua program tersebut antara lain adalah terlaksananya pembayaran jual beli tanah dan pembangunan di luar peta area terdampak yang seluas 61 hektare, terlaksananya penanganan pengaliran luapan lumpur melalui operasi 6 unit kapal keruk untuk mengalirkan 32,4 juta meter kubik lumpur, serta terlaksananya pembangunan relokasi jalan arteri sebanyak 4 paket dan simpang susun Kesambi 1 paket.
Dengan program-program yang ditugaskan kepada BPLS tersebut, maka target APBN 2011 adalah terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpurSelain itu, diharapkan pula terpenuhi rasa aman masyarakat di sekitar semburan lumpur dan tersedianya infrastruktur untuk percepatan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sidoarjo atau Jawa Timur.
Anny menambahkan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan dampak luapan lumpur Sidoarjo memang ditetapkan melalui Perpres Nomor 14/2007 tentang BPLS"Dengan adanya BPLS, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk untuk menangani luapan lumpur, menjadi tanggungan APBN," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Badan Perancanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam buku Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pembangunan infrastruktur di Sidoarjo yang rusak akibat luapan lumpur Sidoarjo masuk dalam program utama pemerintah"Dana untuk BPLS akan diberikan hingga 2014," ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan kinerja BPLS" Indah menyebut, dengan dana triliunan yang dikucurkan APBN ke BPLS, mestinya badan tersebut bisa mengoptimalkan upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo"Sebenarnya gampang untuk mengukur kinerja BPLSLihat saja, apakah masih banyak masyarakat yang demo ke DPRDJika iya, berarti kurang memuaskan," katanya.
Karena itu, lanjut Indah, DPR akan terus menajamkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran oleh BPLS, terutama pelaksanaan anggaran yang terkait langsung dengan masyarakat seperti dana pembayaran tanah warga"Kami akan turun ke lapangan, melakukan cross check ke warga, apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknyaJika belum, maka pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh atas BPLS," tegasnya(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kian Konkret, Rencana Batasi Premium
Redaktur : Tim Redaksi