JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengeluhkan tersendatnya upaya memperbaiki kualitas pemukiman dan kawasan transmigrasi. Pasalnya, upaya untuk pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi terbentur akibat minimnya anggaran.
"Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana di pemukiman dan kawasan transmigrasi adalah terbatasnya dukungan APBN," ungkap Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PM2KT) Kemenakertrans, Roosari Tyas Wardani kepada wartawan di Gedung Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta, Kamis (14/6).
Roosari menjelaskan, untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi membutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya, lanjut Roosari, pihaknya sangat memerlukan dukungan program dan anggaran dari lintas sektor terkait.
"Dukungan dari swasta ataupun lintas sektor sangat diperlukan. Karena cukup banyak sekali yang harus dikembangkan di kawasan transmigrasi. Apalagi di lahan baru," tukasnya.
Disebutkannya pula, sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan di kawasan transmigrasi antara lain jalan lokal sepanjang 461 km, jembatan semi permanen 1.790 m, 8 unit dermaga, sarana air bersih di 33 lokasi, 27 sekolah dasar (SD), sekolah menengah kejuruan (SMK) 46 unit. Selain itu dibutuhkan anggaran unuk pembangunan Puskesmas Desa dengan fasilitas rawat inap, 19 unit pasar, 62 unit rumah ibadah dan 112 unit fasilitas pemerintahan.
"Untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, kami juga sudah melakukan pertemuan dan pembahasan bersama kementerian terkait. Terlebih mengenai pembiayaan dan anggaran. Saat ini kita masih terus berkoordinasi dan menunggu kesepakatan bersama," paparnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Optimistis Tak Perlu Impor Beras
Redaktur : Tim Redaksi