JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena dampak program efisiensi anggaran pemerintah, dengan alasan untuk alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dari Rp 850 miliar anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), terpaksa masih harus dipangkas Rp75 miliar lagi.
Padahal menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, anggaran yang mereka ajukan semula mencapai Rp 3 triliun. Jumlah tersebut akan digunakan untuk pembentukan, biaya operasional, dan honorarium Panwascam dan PPL di seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2014.
"Yang sudah pasti Rp 850 M. Namun kemarin dipotong lagi Rp 75 M untuk penghematan BBM. Jadi besaran anggaran ini dengan catatan Panwascam (masa kerjanya) hanya 2 bulan. Lalu PPL tahun ini juga tidak dibentuk sama sekali (dibentuk secara berjenjang)," ujar Nelson di Jakarta, Senin (17/6).
Nelson sangat menyayangkan kondisi ini. Karena untuk mengawasi data pemilih, penting dilakukan dari tingkat bawah. Jadi tidak mungkin masa kerja Panwascam yang ada saat ini hanya 2 bulan mengawasi proses pendataan pemilih yang tengah berlangsung.
"Akan sangat repot kalau mereka kita off-kan dulu, baru nanti kalau sudah diumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diaktifkan lagi. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu, ini masalahnya. Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," katanya.
Namun begitu Bawaslu tetap mencoba melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya jumlah petugas PPL yang semula direncanakan 5 orang, nantinya akan dipangkas menjadi 3 orang di tiap desa.
"Tapi untuk mengawasi pemutakhiran data pemilu sampai pada DPT (Daftar Pemilih Tetap,red) yang sangat penting itu PPL. Karena mereka itu di lapangan," katanya.
Menghadapi kondisi ini, Bawaslu menurut Nelson, saat ini juga telah mengajukan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 1,9 triliun.
"Tapi kayaknya yang disetujui Rp 1 triliun. Dana ini akan kita gunakan untuk menambah masa kerja Panwascam dan PPL," katanya.(gir/jpnn)
Dari Rp 850 miliar anggaran yang telah disetujui pemerintah untuk pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), terpaksa masih harus dipangkas Rp75 miliar lagi.
Padahal menurut anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, anggaran yang mereka ajukan semula mencapai Rp 3 triliun. Jumlah tersebut akan digunakan untuk pembentukan, biaya operasional, dan honorarium Panwascam dan PPL di seluruh Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2014.
"Yang sudah pasti Rp 850 M. Namun kemarin dipotong lagi Rp 75 M untuk penghematan BBM. Jadi besaran anggaran ini dengan catatan Panwascam (masa kerjanya) hanya 2 bulan. Lalu PPL tahun ini juga tidak dibentuk sama sekali (dibentuk secara berjenjang)," ujar Nelson di Jakarta, Senin (17/6).
Nelson sangat menyayangkan kondisi ini. Karena untuk mengawasi data pemilih, penting dilakukan dari tingkat bawah. Jadi tidak mungkin masa kerja Panwascam yang ada saat ini hanya 2 bulan mengawasi proses pendataan pemilih yang tengah berlangsung.
"Akan sangat repot kalau mereka kita off-kan dulu, baru nanti kalau sudah diumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diaktifkan lagi. Karena bagaimana mencari orang yang seperti itu, ini masalahnya. Apalagi untuk PPL sendiri sampai sekarang belum dibentuk karena belum ada dana," katanya.
Namun begitu Bawaslu tetap mencoba melakukan beberapa penyesuaian. Di antaranya jumlah petugas PPL yang semula direncanakan 5 orang, nantinya akan dipangkas menjadi 3 orang di tiap desa.
"Tapi untuk mengawasi pemutakhiran data pemilu sampai pada DPT (Daftar Pemilih Tetap,red) yang sangat penting itu PPL. Karena mereka itu di lapangan," katanya.
Menghadapi kondisi ini, Bawaslu menurut Nelson, saat ini juga telah mengajukan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 1,9 triliun.
"Tapi kayaknya yang disetujui Rp 1 triliun. Dana ini akan kita gunakan untuk menambah masa kerja Panwascam dan PPL," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Berharap Gugatan 5 Parpol Tuntas di Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi