jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan tanggapan atas rencana pembelian (pembaruan) alat utama sistem persenjataan (alutista) oleh Kemenhan yang disinyalir akan memakan anggaran Rp 1.7 triliun.
“Kita sangat mendukung langkah Kemenhan, hanya saja sebelum direalisasikan agar pemerintah dapat mengkaji secara komprehensif terhadap rencananya melalui Kementerian Pertahanan yang merancang modernisasi alutsista dengan anggaran hingga Rp1.760 triliun itu,” ujar Sultan melalui siaran pers pada Rabu (2/6/2021).
BACA JUGA: TNI AL Sosialisasikan PPMD, Dukung Kepemilikan Rumah Pribadi
Menurut Sultan, permintaan ini bukan tanpa alasan. Dalam kontraksi ekonomi yang sedang terjadi, menurut senator muda asal Bengkulu itu, banyak sektor lain yang mesti mendapatkan prioritas dari pemerintah. Seperti digunakan untuk kebutuhan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial budaya pendidikan, kesehatan hingga teknologi.
“Kita harus menyamakan cara berpikir terhadap definisi perang dan sekaligus memetakan tantangan yang terjadi pada era saat ini seperti ancaman pertahanan dan kedaulatan negara kini yang lebih halus seperti penguatan ekonomi-bisnis, lewat ketergantungan terhadap impor serta investasi asing, melalui soft power seni-budaya, lewat ketergantungan sains-tekhnologi,” tegas Sultan.
BACA JUGA: TNI AL Lakukan Pengawasan dan Supervisi Produksi Pakaian Dinas
Oleh karena itu, menurut lanjut Sultan, kita mesti mendapatkan cara pandang yang sama terhadap potensi ancaman dari musuh yang sedang kita hadapi. Karena dari situlah juga kita akan menetapkan tentang "alat" yang benar-benar kita butuhkan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik melalui regulasi ataupun persenjataan yang akan dipenuhi.
Dalam konteks membangun ketahanan nasional aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan cara tepat untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman nirmiliter.
BACA JUGA: Analisis Khairul Fahmi soal Anggaran Belanja Alutsista Rp 1,760 Triliun
"Selain kemungkinan perang konvensional, saat ini kita sekarang memasuki era Perang Modern, yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara nirmiliter dari negara maju atau asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan,” ungkap Sultan.
Bahkan Sultan mengungkapkan dampak dari Perang Modern (New Imperialisme) lebih dahsyat dari perang konvensional, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik dan akhirnya negara sasaran tidak eksis lagi menjadi negara bangsa.
Selain itu, Sultan juga menerangkan dalam situasi dalam tekanan Pandemi saat ini juga tantangan internal bangsa yang dihadapi berwujud dengan potensi kemiskinan yang akan terjadi.
“Kecenderungan meningkatkannya angka kemiskinan ini, menurut saya, akan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita pada saat ini dan satu tahun mendatang, jadi dukungan anggaran dalam menstimulus laju pertumbuhan ekonomi mesti disiapkan sepenuhnya," tutur Sultan.
Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menerangkan bahwa dampak ekonomi sudah terasa sejak bulan Februari 2020 di mana aktivitas ekonomi, terutama pariwisata dunia, transaksi perdagangan dunia, berdampak pada ekonomi global dan juga akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mulai diberlakukan pada awal Maret 2020.
“Gelombang PHK akibat pembatasan sosial dan transaksi ekonomi yang mengalami pelambatan dan bahkan stagnasi, mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi aspek sosial," tegas Sultan.
"Karena ini berkaitan terhadap neraca keuangan negara, konsekuensinya adalah rencana pembelian atau modernisasi Alutista ini mesti dikaji dari seluruh (aspek prioritas) dari realitas ancaman yang ada. Apakah dengan adanya persenjataan yang mahal dan canggih dapat dipastikan efisien untuk untuk melindungi kedaulatan negara dengan seluruh ancaman yang ada,” ungkap Sultan.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich