jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan pangkal dari sistem 'warisan'.
Ini disampaikannya menyusul banyaknya kritikan sejumlah kalangan terkait Pemprov DKI Jakarta yang dianggap tidak transparan.
BACA JUGA: PSI Minta Tito Karnavian Peringatkan Anies Baswedan Terkait Transparansi Anggaran
"Ini problemnya muncul tiap tahun. Maka yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistemnya adalah pengecekan manual dan ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin," ucap Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan saat ini sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sudah digital melalui e-budgeting.
BACA JUGA: Anggaran DKI Disorot, Anak Buah Anies Batalkan Pembelian 7 Ribu Unit Komputer
Namun, menurutnya, tidak smart atau pintar karena verifikasinya masih harus dilakukan secara manual.
"Di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor lalu harus diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka sistem itu akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
BACA JUGA: Anies Baswedan Santai Tanggapi Pesan Prabowo Subianto untuk Gerindra
Anies menyebutkan masalah ini juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya yang disebutkannya tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
Anies Baswedan berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.
"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal di Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan.
Seperti lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.(antara/jpnn)
Video Pilihan
Redaktur & Reporter : Natalia