jpnn.com, JAKARTA - Penanganan banjir di ibu kota masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini setelah ditambahnya anggaran penanganan banjir sebesar Rp 356 miliar, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, anggaran itu ditambah saat pembahasan anggaran bersama Komisi D.
BACA JUGA: PSI Pertanyakan Keputusan Anies Mengganti Penjaga APBD
"Anggaran penanganan banjir ditambah, iya, ditambah Rp 356 miliar," ujar Iman pada wartawan, Selasa (4/9).
Iman menyampaikan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama Komisi D membedah setiap peruntukan program penanganan banjir yang anggarannya dinilai masih kurang.
BACA JUGA: Banjir Mengancam, Pemprov DKI Malah Menyia-nyiakan Anggaran
Dari hasil pembahasan itu muncul penambahan anggaran tersebut. "(Penambahan anggaran) ada di dinas, ada di sudin. Kalau di sudin-sudin itu pasti kan enggak jauh dari normalisasi-normalisasi yang di wilayah-wilayah," kata dia.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan sebelumnya mengatakan, anggaran penanganan banjir mulanya senilai Rp 4,5 triliun.
BACA JUGA: Kawal Jakarta Minta Anies Tak Hambur-Hamburkan Uang Negara
Namun, jumlah itu kemudian dipangkas menjadi Rp 4,1 triliun dalam rancangan APBD Perubahan 2018. Artinya, anggaran penanganan banjir itu dikurangi sekitar Rp 400 miliar.
"Ada pengurangan dari Rp 4,5 triliun ke Rp 4,1 triliun," ujar Teguh, Rabu (29/8) lalu.
Teguh menyampaikan, pengurangan anggaran tersebut terdapat pada beberapa kegiatan, salah satunya yakni pembangunan sea water reverse osmosis (SWRO), dikurangi dari sembilan menjadi empat titik.
Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal senilai Rp 19 miliar juga dibatalkan karena gagal lelang.
Kemudian, pembangunan waduk, situ, dan embung, juga ada yang tidak berjalan. Contoh lainnya, Dinas SDA juga mengurangi anggaran pembelian alat karena e-katalog dalam lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tutup.
Pengurangan anggaran itu, kata Teguh, dilakukan karena sisa waktu tahun anggaran yang sempit, sehingga lelang ulang tidak mungkin berjalan.
Saat itu, Teguh menyebut pengurangan anggaran Rp 400 miliar tidak akan memengaruhi penanganan banjir di Jakarta.
Lagi pula, dia menyampaikan titik banjir dan genangan di Jakarta sudah banyak berkurang.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengurangi anggaran penanganan banjir dalam rancangan APBD Perubahan 2018. Menurut Prasetio, anggaran penanganan banjir seharusnya ditambah.
Prasetio mencontohkan, salah satu daerah yang masih banjir yakni Kebon Baru. Pemasangan sheetpile di daerah tersebut juga belum berjalan.
"Saya lihat di Kebon Baru, masih (banjir) lho, sheetpile belum jalan," tandas Prasetio. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Baswedan Ogah Disebut Lambat Menyerap Anggaran
Redaktur & Reporter : Adil