jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Kawal Jakarta Idris Ahmad menyoroti pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, sudah lima bulan disahkan, baru Rp 10 triliun yang terserap dari total anggaran Rp 77 triliun.
Parahnya, lanjut dia, setengah dari anggaran yang terserap digunakan untuk menggaji para pegawai. Berdasarkan website bappeda.jakarta.go.id, pengeluaran belanja langsung pun banyak digunakan untuk program dengan embel-embel peningkatan, pemantapan, pemahaman, atau pemantauan.
BACA JUGA: Dinilai Tak Bekerja, DPRD Minta BPK Audit TGUPP
Padahal, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar program semacam itu dikurangi karena outputnya tak efektif. “Boleh saja gubernur berjanji akan bahagiakan warga, tapi jangan awur-awurkan anggaran,” kata Idris dalam keterangan persnya, Selasa (8/5).
Tim riset Kawal Jakarta menemukan ada lima SKPD dengan serapan anggaran terbesar per 8 Mei 2018. Yaitu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BACA JUGA: Ribuan Warga Tanah Tinggi Mendapat Kartu Lansia Jakarta
Dari temuan ini, Bakesbangpol adalah SKPD dengan persentase kenaikan anggaran terbesar dari APBD tahun lalu, yakni dari Rp 28,7 miliar ke Rp 107,7 miliar. Saat ini Bakesbangpol baru menyerap sekitar 28 persen dari total anggaran tersebut.
Masalah lainnya, hingga kini tak ada laporan, baik bukti foto maupun bukti tertulis terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan.
BACA JUGA: Anies Baswedan Cabut Pergub Era Jokowi
Selain itu, seluruh kegiatan berjalan diadakan di luar kota, dengan paket lebih dari 3 hari untuk sekitar 100 peserta per satu kali kegiatan.
Padahal, tahun lalu kegiatan yang sama bisa dilaksanakan di dalam kota dengan menyewa fasilitas pemprov DKI yang hanya membayar retribusi
“Saya heran, jaman Gubernur Anies banyak sekali acara sewa hotel di luar kota. Apa di Jakarta Pemprov DKI tidak punya gedung untuk acara-acara? Bayangkan berapa puluh miliar sudah dihamburkan dan ini baru satu SKPD saja,” terang Idris.
“Dibutuhkan ketegasan pemimpin untuk evaluasi program di luar kota. Apa manfaatnya dan pengaruhnya untuk Jakarta? Kenapa tiba-tiba banyak kegiatan pemahaman-pemahaman lagi padahal sebelumnya sudah kurangi karena dinilai menghamburkan uang,” lanjut Idris.
Idris juga menyayangkan gembar-gembor janji Gubernur Anies untuk membahagiakan warga Jakarta dari program-program prioritasnya.
Alasannya, hingga kini, jika dilihat dari serapan anggaran, belum ada program prioritas Anies-Sandi yang berdampak langsung untuk peningkatan kualitas hidup warga.
Sebagian besar kegiatan yang sudah berjalan merupakan keberlanjutan dari program pemimpin terdahulu. Memang tidak perlu disalahkan juga ketika program yang lama lebih baik dan efektif untuk diwujudkan.
“Dilihat dari penyerapan anggaran, belum ada inovasi terasa dari pemerintahan sekarang,” kata Idris.
Ke depannya, Idris bersama tim Kawal Jakarta akan terus berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran pemerintahan Anies-Sandi agar tak salah sasaran. Pemprov harus bisa gamblang menjelaskan penggunaan anggaran.
“Jadi, tak hanya bisa menganggarkan saja, tapi bisa juga untuk mempertanggungjawabkan hasilnya untuk kebaikan publik,” tutup Idris. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ustaz Mahfuz Curigai Skenario Menjadikan PKS Cuma Tim Sukses
Redaktur : Adil
Reporter : Adil, M. Fathra Nazrul Islam