jpnn.com - JAKARTA - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 telah memasuki masa kampanye. Rencananya, pemungutan suara akan digelar pada 15 Februari mendatang.
Namun, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak 2017, masih ada 35 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan anggaran bagi kebutuhan pilkada. Ada 35 daerah yang baru akan melunasi anggaran pilkada lewat APBD 2017.
BACA JUGA: Putra Sulung Ahok Bercerita soal Dukungan Teman dan Fokus Kuliah
Akibatnya, penyelenggara pilkada di 35 daerah itu merasa khawatir. Sebab jika tidak juga dicairkan paling lambat awal tahun, proses pilkada dikahwatirkan akan terganggu.
Menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, sebenarnya tidak ada alasan daerah untuk tidak melunasi anggaran tepat waktu. Sebab, ada payung hukum yang memungkinkan daerah menggelontorkan dana pilkada.
BACA JUGA: Menteri PUPR Percepat Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa
"Kan dalam aturan disebut dapat dilakukan pengeluaran sewaktu-waktu diperlukan. Jadi tidak ada alasan bagi daerah tidak mengeluarkannya, sepanjang sudah ada permintaan dari KPU dan Bawaslu," ujar Donny, Sabtu (17/12).
Menurut Donny, daerah bisa terlebih dahulu mengeluarkan anggaran, baru kemudian melakukan perubahan peraturan daerah tentang penjabatan APBD. Karenanya mestinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.
BACA JUGA: Geledah Dua Lokasi, KPK Sita Dokumen Terkait Suap Bakamla
"Karena regulasi menjamin bisa dikeluarkan melalui pengeluaran mendahului. Mau awal tahun, akhir tahun, anytime anywhere bisa dikeluarkan," pungkas Donny.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas! Surat Palsu Pelaksanaan CPNS Beredar Lagi
Redaktur : Tim Redaksi