BOGOR---Rencana anggaran biaya untuk pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan serentak pada 24 Maret, menjadi perhatian sorotan berbagai pihak.
“Rata-rata dana yang dibayar para calon kades diatas Rp 25 juta, itu terlalu besar,” ujar Humas Kibar, Yudi Agus Soleh kepada Radar Bogor (Grup JPNN), Selasa (19/2).
Ia mengatakan, seharusnya calon kades tak dibebankan membayar lagi karena sudah ada bantuan dari Pemkab Bogor Rp 40 juta dan sekitar Rp 20 juta dari tabungan desa.
Ia mendesak, Bupati Rachmat Yasin segera melakukan kajian agar masalah bisa segera diselesaikan. “Setelah saya hitung, ternyata biaya untuk pilkades sebesar Rp 60 juta sudah cukup,” katanya.
Hal senada diungkapkan, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Ruhiyat Saujana. Menurut dia, biaya politik yang tinggi untuk menjadi pemimpin telah mencederai demokrasi. “Jika semua dinilai dengan uang, maka pengabdian kepada masyarakat akan terhambat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Pamijahan, Buchori Muslim mengatakan, anggaran yang ditentukan panitia pilkades se-Kabupaten Bogor rata-rata diatas Rp 100 juta. “Misalnya di Kecamatan Pamijahan, ada panitia dengan rencana anggaran diatas Rp 178 juta dan per calon kepala desa dibebankan Rp 37 juta,” ungkapnya.
Seperti diketahui, di Kabupaten Bogor ada 202 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak. Bahkan untuk menyukseskan pilkades, pemda akan menyediakan anggaran Rp30-40 juta per desa.
Sementara itu, hingga kemarin di Kecamatan Leuwiliang sudah terdapat bakal calon di delapan desa diantaranya di Desa Purasari yakni Anwarudin, Nayarudin, Wartoyo.
Desa Karyasari yakni Supriyadi, Ade dan Budi. Di Desa Karacak yaitu Dudi Racmansyah, Ahmad Isna dan Yulaelih Kartikasari. Sedangkan, di Desa Barengkok adalah Abdul Tawakal, Abdul Mutholid dan Asep Kombara.
Sementara di Desa Leuwimekar yaitu Ajinawi dan May Sumarno. Desa Leuwiliang adalah Nano Sumarno, Daday Akhdori dan Agus Purnomo. Desa Karehkel yakni Endra Wijaya, Enday Subarnas dan Jendi Rain. Terakhir di Desa Cibeber 1 yaitu Tugiyo dan Ucu Sukma. (luc)
“Rata-rata dana yang dibayar para calon kades diatas Rp 25 juta, itu terlalu besar,” ujar Humas Kibar, Yudi Agus Soleh kepada Radar Bogor (Grup JPNN), Selasa (19/2).
Ia mengatakan, seharusnya calon kades tak dibebankan membayar lagi karena sudah ada bantuan dari Pemkab Bogor Rp 40 juta dan sekitar Rp 20 juta dari tabungan desa.
Ia mendesak, Bupati Rachmat Yasin segera melakukan kajian agar masalah bisa segera diselesaikan. “Setelah saya hitung, ternyata biaya untuk pilkades sebesar Rp 60 juta sudah cukup,” katanya.
Hal senada diungkapkan, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Ruhiyat Saujana. Menurut dia, biaya politik yang tinggi untuk menjadi pemimpin telah mencederai demokrasi. “Jika semua dinilai dengan uang, maka pengabdian kepada masyarakat akan terhambat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Pamijahan, Buchori Muslim mengatakan, anggaran yang ditentukan panitia pilkades se-Kabupaten Bogor rata-rata diatas Rp 100 juta. “Misalnya di Kecamatan Pamijahan, ada panitia dengan rencana anggaran diatas Rp 178 juta dan per calon kepala desa dibebankan Rp 37 juta,” ungkapnya.
Seperti diketahui, di Kabupaten Bogor ada 202 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak. Bahkan untuk menyukseskan pilkades, pemda akan menyediakan anggaran Rp30-40 juta per desa.
Sementara itu, hingga kemarin di Kecamatan Leuwiliang sudah terdapat bakal calon di delapan desa diantaranya di Desa Purasari yakni Anwarudin, Nayarudin, Wartoyo.
Desa Karyasari yakni Supriyadi, Ade dan Budi. Di Desa Karacak yaitu Dudi Racmansyah, Ahmad Isna dan Yulaelih Kartikasari. Sedangkan, di Desa Barengkok adalah Abdul Tawakal, Abdul Mutholid dan Asep Kombara.
Sementara di Desa Leuwimekar yaitu Ajinawi dan May Sumarno. Desa Leuwiliang adalah Nano Sumarno, Daday Akhdori dan Agus Purnomo. Desa Karehkel yakni Endra Wijaya, Enday Subarnas dan Jendi Rain. Terakhir di Desa Cibeber 1 yaitu Tugiyo dan Ucu Sukma. (luc)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperkirakan, Gatot Jabat Plt Gubernur Hingga Pilgub Selesai
Redaktur : Tim Redaksi