jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencoret anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018. Nilainya mencapaiRp 28 miliar.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, anggaran sebesar Rp 28 miliar untuk 73 orang TGUPP itu memang sangat fantastis. Menurutnya, langkah Kemendagri mencoret anggaran TGUPP sudah tepat.
BACA JUGA: Soal Polemik TGUPP, Sandi: Kelihatannya Nggak Dicoret
Trubus mengatakan, yang jadi persoalan memang bukan jumlah personel TGUPP, tapi besaran anggarannya. Kemendagri pun tidak mempersoalkan TGUPP, tapi anggarannya.
"Kelihatannya Kemendagri sendiri memang fleksibel dengan jumlah itu sepanjang tidak terlihat fantastis. Tapi ini begitu fantastisnya. Ini bukan persoalan banyak orangnya, tapi soal anggarannya. Anggarannya dicantumkan di RAPBD itu besar sekali," kata Trubus seperti diberitakan JawaPos.Com, Senin (25/12).
BACA JUGA: Oh, Ternyata Kualitas Kepemimpinan Anies Cuma Sebegitu
Trubus menegaskan, seharusnya anggaran TGUPP setengah dari pemerintah pusat. Sebagai contoh, anggaran untuk tenaga ahli di DPR saja di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per orang.
"Kalau staf ahli gubernur pasti di bawah pemerintah pusat. Kalau staf ahli di pusat itu rata-rata Rp 10 juta. Kalau gubernur ya setengah, tapi kalau dia mau naikkan ya bisa saja, tapi yang selama ini staf ahli di DPR, TGUPP ya diterima sekitar Rp 10 juta sampai maksimal Rp 15 juta," ungkapnya.
BACA JUGA: Bang Ruhut Sebut Anies Merusak Warisan Jokowi, Nih Alasannya
Karena itu Trubus mengajukan hitung-hitungan jika setiap anggota TGUPP digaji Rp 10 juta, dikalikan 73 saja maka APBD DKI akan mengeluarkan dana Rp 730 juta per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, maka total anggaran untuk menggaji TGUPP adalah Rp 8,76 miliar.
“Kenapa mata anggaran yang diajukan begitu besarnya (Rp 28 miliar, red). Kedua, TGUPP kerjanya kan enggak langsung ke masyarakat, masyarakat enggak pernah menikmati apa-apa. Jadi ini bertentatangan dengan nalar publik," pungkasnya.(eve/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: Pak Anies Selalu Menyalahkan Pendahulunya
Redaktur & Reporter : Antoni