jpnn.com - JAKARTA - Enam bulan terakhir pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) di perguruan tinggi negeri (PTN) praktis mogok. Pasalnya anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk sarpras PTN sebesar Rp 3,9 triliun diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam pembahasan dengan Komisi X DPR kemarin, disepakati anggaran itu sudah bisa dipakai.
Keputusan penggunaan sekaligus pencairan anggaran sarpras PTN ini diambil dalam rapat kerja (raker) Mendikbud Mohammad Nuh dengan Komisi X DPR kemarin. Usai rapat Nuh mengatakan, pembebasan blokir dari Kemenkeu itu ada syaratnya.
BACA JUGA: Kemenag Batalkan 60 Beasiswa ke Mesir
"Syaratnya ya sekarang ini. Harus ada pembahasan dan persetujuan dengan Komisi X DPR," ujar menteri asal Surabaya itu.
BACA JUGA: 3.465 Siswa Lulus Jalur UMB-PT
Nuh mengatakan anggaran sarpras PTN sejatinya ada di dalam APBN Kemendikbud 2013. Tetapi selama ini tidak bisa digunakan karena statusnya masih terblokir. Nuh berharap setelah pembahasan ini tuntas dan tanda blokir sudah dicabut oleh Kemenkeu, pihak PTN segera menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan.
"Rencananya sore nanti (kemarin sore, red) seluruh PTN dipanggil ke Jakarta untuk paparan sosialisasi penggunaan dana sarpras itu," papar Nuh.
BACA JUGA: 16 Sekolah Dilaporkan Lakukan Pungli
Anggaran sarpras ini turun ketika tahun anggaran 2013 sudah menjelang masuk bulan Agustus. Itu artinya potensi anggaran tidak terserap cukup tinggi. Tetapi Nuh tetap optimis serapan anggaran sarpras ini bisa tinggi. Alasannya adalah meskipun anggaran diblokir, masing-masing PTN diperbolehkan membuka lelang dulu hingga penetapan pemenang.
Nah ketika anggaran sarpras ini bisa dicairkan, PTN tinggal menjalankan tanda tangan kontrak dengan pemenang tender. "Jadi tidak mulai dari nol. Mudah-mudahan bisa terserap optimal," kata dia.
Anggaran sarpras ini diantaranya digunakan untuk pembangunan gedung perkuliahan dan pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran. Nuh mengatakan meskipun anggaran sarpras sempat diblokir selama tujuh bulan (Januari-Juli), tidak sampai mengganggu pembelajaran di PTN.
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso mengaku serapan anggaran sarpras ini cukup berat. "Bagaimana lagi karena masa anggaran 2013 ini tinggal beberapa bulan saja," kata dia.
Mantan rektor ITB itu mengatakan, setiap PTN mendapatkan alokasi sarpras paling besar Rp 100 miliar. Jumlahnya sesuai dengan usulan kebutuhan dari masing-masing kampus.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar juga mengatakan pesimis anggaran sarpras ini bakal terserap optimal. "Kegiatan di Kampus paling cepat baru efektif berjalan setelah rangkaian 17-an Agustus nanti," kata dia. Dia berharap kejadian blokir anggaran ini tidak terjadi lagi untuk APBN Kemendikbud periode 2014 nanti.
Ketua Komisi X Agus Hermanto sepakat anggaran Kemendikbud 2014 nanti jangan sampai diblokir lagi. Caranya adalah, tahun ini mereka mempercepat pembahasan untuk APBN Kemendikbud 2014. Dia menceritakan tahun lalu anggaran Kemendikbud diblokir karena pembahasan dengan DPR melebihi waktu yang telah ditetapkan.
Khusus untuk urusan sarpras PTN ini, Agus mengatakan Kemendikbud bakal menerima tambahan lagi melalui APBN Perubahan 2014. "Perkiraan penambahan sebesar Rp 529 miliar," katanya.
Pengalokasian lebih detail untuk anggaran sarpras porsi APBN Perubahan 2014 itu masih belum ditetapkan. Garis besarnya dipakai untuk menambal anggaran PTN yang mendapatkan alokasi sarpras lebih kecil dibandingkan usulan kebutuhannya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pos Indonesia Bantu Pondok Pesantren di Ciganjur
Redaktur : Tim Redaksi