jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Luman Edy meminta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki menghitung ulang kebutuhan dana untuk ruang kontrol berbasiskan teknologi atau situation room.
Menurut LE-sapaan Lukman, fasilitas itu berfungsi yang untuk melakukan koordinasi dengan 73 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan lebih dari 500 kab/kota seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Menteri Agama : Pansel BPKH Segera Dibentuk
Bahkan ada visi juga situation room ini juga mengupdate perkembangan di 75.000 desa seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan perangkat yang representatif.
"Kepala KSP perlu menghitung ulang, idelanya control room itu dibangun seperti apa sehingga bisa memberikan supporting secara maksimal terhadap tugas-tugas kepresiden," kata LE di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Fota Center Galang Dana untuk Bocah 5 Tahun Penderita Kanker Ganas
Dalam mendukung tugas koordinasi dengan seluruh stake holder, tugas monitoring, semua pekerjaan dan analisis data, database terpusat, KSP butuh perangkat teknologi yang canggih dan mahal. Kalau tidak, ini akan menjadi mainan saja, tidak representatif untuk negara sebesar ini.
"Kami melihat situation room belum bisa mengakomodir dan menyiapakan semua kebutuhan presiden tentang koordinasi, kontrol, monitoring dan evaluasi," ujar mantan menteri PDT itu.
BACA JUGA: KPK Cegah Wali Kota Madiun dan Anaknya ke Luar Negeri
Berdasarkan rencana KSP, situation room akan dibangun dengan harga yang murah, tidak lebih dari Rp 40 miliar, bahkan maintanance-nya hanya Rp 20 miliar. Angka tersebut kalah jauh dibanding milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 45 miliar dan di Kemenhan Rp 400 miliar.
"Paling tidak Rp 100 miliar setiap tahun dibutuhkan sebuah ruang kontrol yang representatif dengan perangkat teknologi terbaru. Yang sekarang saja, perangkat teknologinya ketinggalan tujuh tahun. Perangkat teknologinya dibangun tujuh tahun lalu padahal perkembangan teknologi dinamis," pungkas politikus asal Riau tersebut. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seharusnya Tak Ada Kendala Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Redaktur : Tim Redaksi