JAKARTA - Anggaran sektor transportasi darat, laut dan udara yang diterima Kementerian Perhubungan untuk tahun 2014 telah ditetapkan sebesar Rp. 33,559 triliun. Angka itu hanya sebesar 56,6 persen bila dibandingkan dengan kebutuhan Kemenhub yang mencapai Rp. 59,264 triliun.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diterima kementeriannya tidak seperti yang diharapkan. Sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013, Kemenhub hanya menerima Rp 33,559 triliun. "Masih jauh dari hasil pembahasan yang mencatat kebutuhan Rp 59,264 triliun," ujarnya.
Dengan penetapan sebesar itu, maka cukup banyak yang harus dihemat dari sektor transportasi tahun depan. Rinciannya, untuk belanja pegawai sebesar Rp. 230,9 miliar, belanja barang mengikat Rp. 873,2 miliar, belanja modal rupiah murni Rp. 24,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp. 15,5 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 2,6 miliar."Terdapat selisih (antara kebutuhan dan yang disetujui) Rp. 25,705 triliun," lanjutnya.
Berdasarkan Pagu Indikatif tersebut, komposisi anggaran tahun 2014 antara lain untuk Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 3,021 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp. 10,068 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 9,809 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7,018 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Rp. 2,718 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp. 212 miliar, Sekretariat Jenderal Rp. 634 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp. 79 miliar.
Menhub menyampaikan pada tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mempunyai tema Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. "RKP tersebut berfokus pada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran tahun 2014 yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik," terangnya.
Tahun 2014, lanjutnya, terdapat anggaran inisiatif baru sebesar Rp. 250 miliar dengan rincian Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 25,9 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp. 74,4 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 87,9 miliar dan Ditjen Perhubungan Udara Rp. 61,8 miliar. "Hal ini sesuai dengan hasil trilateral meeting (pertemuan tiga pihak) yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 April 2013," tandasnya.
Selanjutnya ditetapkan usulan kegiatan inisiatif baru antara lain untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu linats dan angkutan jalan (LLAJ), relokasi dan pembangunan stasiun Merak Baru, peningkatan jalan KA pelabuhan antara Surabaya Pasar Turi-Pelabuhan lintas Surabaya-Kalimas, pembangunan kapal khusus ternak, percepatan pembangunan kapal perintis type-750 DWT dan pembangunan gedung terminal Bandara Sorong."Itu sasaran pembangunan sektor transportasi tahun 2014," jelasnya. (wir)
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diterima kementeriannya tidak seperti yang diharapkan. Sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013, Kemenhub hanya menerima Rp 33,559 triliun. "Masih jauh dari hasil pembahasan yang mencatat kebutuhan Rp 59,264 triliun," ujarnya.
Dengan penetapan sebesar itu, maka cukup banyak yang harus dihemat dari sektor transportasi tahun depan. Rinciannya, untuk belanja pegawai sebesar Rp. 230,9 miliar, belanja barang mengikat Rp. 873,2 miliar, belanja modal rupiah murni Rp. 24,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp. 15,5 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 2,6 miliar."Terdapat selisih (antara kebutuhan dan yang disetujui) Rp. 25,705 triliun," lanjutnya.
Berdasarkan Pagu Indikatif tersebut, komposisi anggaran tahun 2014 antara lain untuk Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 3,021 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp. 10,068 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 9,809 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 7,018 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Rp. 2,718 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp. 212 miliar, Sekretariat Jenderal Rp. 634 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp. 79 miliar.
Menhub menyampaikan pada tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mempunyai tema Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. "RKP tersebut berfokus pada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran tahun 2014 yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemeliharaan stabilitas sosial dan politik," terangnya.
Tahun 2014, lanjutnya, terdapat anggaran inisiatif baru sebesar Rp. 250 miliar dengan rincian Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 25,9 miliar, Ditjen Perkeretaapian Rp. 74,4 miliar, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 87,9 miliar dan Ditjen Perhubungan Udara Rp. 61,8 miliar. "Hal ini sesuai dengan hasil trilateral meeting (pertemuan tiga pihak) yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 April 2013," tandasnya.
Selanjutnya ditetapkan usulan kegiatan inisiatif baru antara lain untuk pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu linats dan angkutan jalan (LLAJ), relokasi dan pembangunan stasiun Merak Baru, peningkatan jalan KA pelabuhan antara Surabaya Pasar Turi-Pelabuhan lintas Surabaya-Kalimas, pembangunan kapal khusus ternak, percepatan pembangunan kapal perintis type-750 DWT dan pembangunan gedung terminal Bandara Sorong."Itu sasaran pembangunan sektor transportasi tahun 2014," jelasnya. (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendag Dorong Kemajuan Digital di Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi