JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mematangkan usulan perlunya keberadaan mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak dua orang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Agar usulan tersebut dapat tercapai diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 868,6 miliar.
“Besaran anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pendanaan bimbingan teknis, transport/honorarium, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta perlengkapan,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Sabtu (20/7).
Menurutnya, mitra PPL diusulkan akan memeroleh masing-masing Rp 50 ribu untuk sekali kegiatan pelaksanaan Pemilu legislatif. Jika di setiap TPS terdapat dua mitra PPL maka jika dikali 560.154 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, nilainya mencapai Rp 112 miliar lebih.
“Demikian juga untuk pengawasan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, honornya sama. Namun anggaran yang kita usulkan untuk kali kegiatan (kemungkinan Pilpres dilakukan dua putaran,red). Sehingga nilainya mencapai Rp 224 miliar,” katanya.
Selain itu angggaran juga akan digunakan untuk biaya lain-lain, di antaranya penyusunan juklak/juknis yang mencapai Rp 250 juta untuk masing-masing Pileg dan Pilpres. Sementara biaya pencetakannya mencapai Rp 5,6 miliar juga untuk masing-masing Pileg dan Pilpres.
“Kita sudah mengusulkannya ke Komisi II DPR. Kalau ini disepakati maka total kebutuhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Bawaslu tahun anggaran 2014 menjadi Rp 5,8 triliun. Karena kita juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp 4,1 triliun. Sementara dalam Rancangan Awal Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, Bawaslu memeroleh alokasi pagu anggaran Rp 761 miliar,” katanya.(gir/jpnn)
“Besaran anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pendanaan bimbingan teknis, transport/honorarium, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), serta perlengkapan,” ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Jakarta, Sabtu (20/7).
Menurutnya, mitra PPL diusulkan akan memeroleh masing-masing Rp 50 ribu untuk sekali kegiatan pelaksanaan Pemilu legislatif. Jika di setiap TPS terdapat dua mitra PPL maka jika dikali 560.154 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, nilainya mencapai Rp 112 miliar lebih.
“Demikian juga untuk pengawasan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, honornya sama. Namun anggaran yang kita usulkan untuk kali kegiatan (kemungkinan Pilpres dilakukan dua putaran,red). Sehingga nilainya mencapai Rp 224 miliar,” katanya.
Selain itu angggaran juga akan digunakan untuk biaya lain-lain, di antaranya penyusunan juklak/juknis yang mencapai Rp 250 juta untuk masing-masing Pileg dan Pilpres. Sementara biaya pencetakannya mencapai Rp 5,6 miliar juga untuk masing-masing Pileg dan Pilpres.
“Kita sudah mengusulkannya ke Komisi II DPR. Kalau ini disepakati maka total kebutuhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Bawaslu tahun anggaran 2014 menjadi Rp 5,8 triliun. Karena kita juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Panwaslu sebesar Rp 4,1 triliun. Sementara dalam Rancangan Awal Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, Bawaslu memeroleh alokasi pagu anggaran Rp 761 miliar,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Optimis Satinah Bebas Dari Hukuman Pancung
Redaktur : Tim Redaksi