JAKARTA--Selain kerap menghamburkan uang rakyat untuk renovasi dan pembangunan beberapa fasilitas penunjang, tahun ini, kalangan DPR diprediksi bakal banyak menghabiskan waktu untuk perjalanan kunjungan ke luar negeri. Bahkan, dibanding 2011, kebiasaan rapat di hotel mewah anggota dewan dan kesekjenan bakal lebih sering.
Demikian terungkap dari alokasi anggaran DPR untuk tahun 2012. Dimana alokasi anggaran DPR untuk tahun ini sebesar Rp 2,9 triliun, sebagian besar diperuntukan untuk belanja barang. Hal ini pertanda bahwa dalam satu tahun 2012, anggota DPR akan banyak melakukan perjalanan dinas baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, rapat-rapat di hotel mewah juga akan banyak dilakukan.
"Kami melihat hal itu sebagai bentuk pemborosan dan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi bangsa saat ini. Mereka sepertinya tidak menghitung berapa banyak duit yang diambil dari pajak rakyat yang telah dihambur-hamburkan," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi kepada INDOPOS (Group JPNN) usai melansir data-data anggaran belanja Dewan 2012, Minggu (22/1).
Uchok mengatakan, alokasi anggaran yang terbanyak kedua adalah alokasi pembiayaan untuk gaji dan tunjangan baik untuk para birokrat maupun anggota dewannya. Untuk pos ini, telah ditetapkan niliainya sebesar Rp 446 miliar. Sedangkan dana untuk birokratnya atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggaran yang bakal dihabiskan sebesar Rp 93,5 miliar. Dana yang mencapai hampir setengah triliun itu, di peruntukan untuk menunjang kinerja legislasi DPR, yang kenyataanya tidak pernah mencapi target.
"Kalau dari anggaran itu bisa dihasilkan produk legislali yang sesuai target, mungkin masyarakta juga masih bisa menerima. Tapi prediksi saya dengan banyak alokasi anggaran ini, paling-paling atau kemungkinan hasil legisalasi mereka hanya di bawah 50 saja, itu pun sudah lumayan. Jelas ini sungguh memperhatinkan sekali," tegas Uchok.
Seperti diketahui, anggaran untuk Setjen DPR sebesar Rp 93, 5 miliar dan untuk dewan sebanyak Rp 446 miliar. Dana untuk perancangan undang-undang sebesar Rp 466.780.940.000, harmonisasi dan evaluasi pelaksanaan undang-undang Rp 25.116.037.000, dan biaya untuk tugas pimpinan DPR sebanyak Rp 69.189.905.000 dan kerumahtanggan DPR sebesar Rp 24.444.463.000.
Selain itu, Uchok juga mengkritisi berbagai proyek yang dilakukan di Komplek Parlemen, yang terbukti selama ini ternyata tak pernah diawasi, baik oleh Setjen maupun BURT DPR yang diketuai oleh Marzuki Alie. Terbukti, berdasar salinan hasil auditBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap berbagai proyek di DPR, banyak pekerjaan yang terlambat dikerjakan oleh pihak ketiga, dan dendanya tidak pernah dipungut oleh Setjen.
Sebagai contoh, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan penggantian kanopi rumah jabatan anggota DPR Ulujami sebesar Rp 9.462.726 yang belum dipungut. Tidak hanya itu, pada tahun anggaran 2010, bagian perumahan dan wisma biro pemeliharaan bangunan dan instalasi Setjen DPR melaksanakan pekerjaan penggantian kanopi rumah jabatan anggota (RJA) DPR Ulujami, Jakarta Barat.
Hasil pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan (final/hasil revisi) baru diserahkan kepada pihak DPR tanggal 14 April 2011 atau terlambat 104 hari dari jangka waktu pelaksanaan (31 Desember 2010 s.d. 14 April 2011).
Terhadap kelambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, Setjen DPR belum mengenakan denda keterlambatan maksimal 5 persen sebesar Rp 173.080.600 (5 persen x Rp 3.461.612.000). Kemudian, keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi ruang kerja gedung mekanik Setjen DPR Sebesar Rp 38.646.5000.
Pelaksanaan pekerjaan diikat dengan kontrak pemborongan No. 523199/SP/RENOV/ 12/GP/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 523199/SPMK/RENOV/13/GP/2010 tanggal 6 Agustus 2010, senilai Rp772.930.000 termasuk PPN 10 persen). Namun, hingga jangka waktu yang ditentukan belum juga selesai, sehingga ada denda keterlambatan. Tapi denda itu tidak pernah dipersoalkan Setjen.
Pembangunan Rumah Jabatan Anggota di Kalibata, Jakarta Selatan pun, sempat molor berbulan-bulan. Namun Setjen tidak pernah mengurus denda keterlambatan itu, sehingga ada beberapa anggota DPR yang terpaksa membawa tukang sendiri untuk merenovasi rumah jabatan mereka.
Uchok menilai, bahwa selama ini proyek-proyek DPR yang dikerjakan perusahaan baik menang malalui tender, maupun atas petunjukan langsung, ternyata kurang diawasi oleh kesekjenan DPR, dan BURT. Terbukti, adanya penunjukan langsung atas proyek ini juga menandakan telah diduga melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Walaupun, dikatakan bahwa proyek ini hanya melanjutkan proyek yang pertama.
"Dan, fungsi BURT sebagai pengawas Setjen DPR, benar-benar sudah lumpuh, dan kelihatan bahwa BURT benar-benar hanya menutup mata terhadap realisasi proyek-proyek DPR tanpa melihat kualitas yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut," pungkasnya.
Sementara itu di lain tempat, banyaknya sorotan dari publik atas lemahnya kinerja dan 'hoby' DPR menghamburkan uang rakyat, ternyata membuat anggota DPR RI Ruhut Sitompul merasa malu dan dan sudah tak nyaman menjadi anggota DPR. Politisi Demokrat ini melihat kurang adanya kepekaan dan rasa keprihatinan DPR dalam mengelola anggaran. Padahal, rakyat masih banyak yang menderita.
"Ke mana saya pergi rasanya ingin memakai topeng saja karena takut dilempar orang. Bahkan, jika bisa mundur saya akan mundur sebagai anggota DPR," curhat Ruhut pada wartawan, akhir pekan kemarin.
Dirinya juga mengimbau koleganya di Banggar, BURT, dan Kesekjenan untuk lebih bijak dan sensitif dalam mengelola anggaran dan mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek di DPR. Karena DPR itu kan lembaga yang pakai nama rakyat dan membawa nama rakyat.
"Mana ada lembaga yang memakai nama rakyat selain DPR dan MPR. Karena itu saya minta teman-teman untuk lebih sensitif, kursi yang reot pakai sajalah dulu, kamar mandi yang agak rusuk tahan-tahanlah dulu. Prihatinlah, rakyat banyak yang masih menderita, anak-anak di Lebak masih harus bertaruh nyawa untuk menuju sekolah," ujar anggota Komisi III ini. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Akan Minta Penjelasan Sudi Silalahi
Redaktur : Tim Redaksi