jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) mengadakan pertemuan di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus 2022.
Pertemuan itu mendorong anggota AP-KI untuk berkomitmen menjaga dan menguatkan kode etik dalam gerakan kemanusiaan.
BACA JUGA: Gerakan Kemanusiaan Federal Oil untuk Korban Banjir di NTT
Anggota AP-KI memiliki jaringan terbesar di Indonesia meliputi MPBI, FOZ, POROZ, PFI, JMK, SEJAJAR, dan HFI.
Para anggota AP-KI saat pertemuan tersebut melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap kode etik kemanusiaan.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Kembangkan Olahraga Otomotif, Tourism, dan Gerakan Sosial Kemanusiaan
Jaringan-jaringan anggota AP-KI menyepakati untuk menerapkan Kode Etik Kemanusiaan bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing jaringan anggota.
AP-KI menganggap komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan di antara organisasi masyarakat sipil.
BACA JUGA: AHY Kembali Melepas Ribuan Bantuan Kemanusiaan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi
Sebab, mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor di satu sisi.
Kemudian pada sisi lain, penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya.
Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nelwan Harahap mendukung pernyataan komitmen AP-KI tersebut.
“Memang kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dan dalam kaitan itu, diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas,” ujar Nelwan Harahap seperti dilansir dalam keterangan tertulis Human Initiative pada Rabu (24/8/22).
Perwakilan dari UNOCHA Indonesia yang merupakan lembaga PBB urusan koordinasi kemanusiaan Titi Moektijasih mengatakan saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta yang memerlukan bantuan kemanusiaan.
“Pekerjaan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif,” kata Titi Moektijasih.
Selanjutnya, Tetri Darwis dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya.
Hal senada juga diungkapkan Haris Oematan dari Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK).
Dia menyebutkan pegiat kemanusiaan mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh para umat dermawan, sponsor dan donor. Oleh karena itu, perlu komitmen di antara jajaran kemanusiaan untuk bertanggung jawab di semua tataran.
“Ini termasuk penguatan kapasitas lokal yang berada di garda terdepan dalam menjaga martabat, membantu, dan menguatkan komunitas sebagaimana semangat pada peringatan hari kemanusiaan sedunia tahun ini," ujar Haris Oematan.
Hamid Abidin dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menegaskan organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah.
“Ini penting karena menyangkut upaya-upaya yang berkualitas membantu yang rentan, menguatkan yang beresiko dan memulihkan yang yang terdampak," katanya.
Menurut Abdul Rouf dari POROZ, pelaksanaan komitmen secara seksama dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil bantuan kemanusiaaan.
Mewakili Humanitarian Forum Indonesia (HFI) sekaligus sebagai konvener AP-KI, M Ali Yusuf mengatakan perlunya koordinasi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada penguatan kebijakan yang mendasari, mengatur, dan memayungi aktivitas teknis para pegiat kemanusiaan di lapangan.
Lebih jauh, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman menyatakan gerakan kemanusiaan Indonesia sangat besar dan beragam dan memerlukan napas yang panjang.
“Di samping fakta bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia sangat besar dan beragam, mereka juga memerlukan napas yang panjang,” terangnya.
Dia melanjutkan dalam proses pembangunan ada kalanya suatu komunitas, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan, terdampak suatu krisis baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun konflik sehingga mengalami disrupsi hidup, kehidupan, dan martabat mereka.
Siti Nikmah dari Sekretariat Jaringan antar-Jaringan (SEJAJAR) menambahkan dalam situasi di mana pemerintah sebagai penanggung jawab utama, karena satu dan lain hal, tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dan perlindungan dasar.
Siti Nikmah mengatakan pemerintah wajib memberikan akses, memfasilitasi dan membantu pihak -pihak lain, seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan.
“Dalam konteks itu para pegiat kemanusiaan dituntut untuk memegang teguh kaidah-kaidah kemanusiaan global," ujar Siti.
Melalui penandatanganan pernyataan komitmen oleh jaringan-jaringan anggotanya, AP-KI berharap komunitas kemanusiaan di Indonesia menjadi makin dewasa, kompeten, dan bertanggung jawab demi penguatan gerakan kemanusiaan ke depan.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari