Anggota DPR Desak Pemerintah Larang Ekspor NPI dan Feronikel, Ini Alasannya

Rabu, 16 Agustus 2023 – 06:57 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi program hilirisasi nikel. Foto: Dokumentasi Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera mengevaluasi program hilirisasi nikel.

Mulyanto menyampaikan hal ini menanggapi hasil perhitungan para ahli yang mengungkapkan cadangan nikel nasional tinggal 7 tahun lagi.

BACA JUGA: Langkah Antam Mengembangkan Produksi Feronikel Sangat Cerdas

Menurut Mulyanto, model hilirisasi yang berlaku saat ini membuat negara merugi.

Sementara, sumber daya alam (SDA) yang ada terancam ludes dan lingkungan rusak.

BACA JUGA: Hilirisasi Nikel Disebut Hanya Untungkan Industri China, Staf Kemenkeu Bilang Begini

"Nikel sebagai SDA strategis dan kritis sudah seharusnya dieman-eman. Masak yang kita ekspor berupa NPI (nickel pig iron) dan Feronikel yang kandungan nikelnya hanya sekitar empat hingga sepuluh persen," ujar Mulyanto.

Dia menyebut NPI dan feronikel merupakan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

"Terlebih lagi, ekspor produk ini tanpa dikenakan bea ekspor, dan dijamin dengan harga bijih nikel input yang murah, hampir setengah dari harga internasional. Belum lagi diberikan tax holiday PPH badan, kemudahan mempekerjakan TKA (tenaga kerja asing), dan berbagai kemudahan lainnya," papar Mulyanto.

Politikus dari Fraksi PKS ini menilai pemerintah harus segera menetapkan kebijakan pelarangan ekspor NPI dan fero nikel.

Ekspor hanya boleh untuk produk nikel dengan kandungan nikel lebih besar dari 80 persen.

Dia pun setuju pada usulan untuk melaksanakan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang baru.

"Saya setuju pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan NPI dan fero nikel disetop agar kita bisa eman-eman cadangan nikel kita," tegasnya.

Selanjutnya, Mulyanti juga akan mendorong pembangunan smelter kelas II yang menghasilkan produk hilirisasi kelas II, kelas III dan seterusnya, seperti stainless steel, nikel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP), baterai dan lain-lain, yang bernilai tambah tinggi dan memiliki efek ganda yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional.

Mulyanto minta pemerintah fokus pada pengembangan pengelolaan SDA ke depan adalah industrialisasi nikel, bukan hanya sekadar hilirisasi nikel.

“Program ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera melalui nilai tambah pengolahan SDA nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi," pungkasnya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler