Anggota DPR Ini Beberkan Bukti Kebohongan Menteri Susi

Jumat, 18 September 2015 – 23:40 WIB
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkap data yang menurutnya sebagai bentuk kebohongan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastusi dalam melahirkan kebijakan di sektor perikanan. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk kritik kepada menteri yang kini masih sibuk menguber kapal-kapal asing pelaku illegal fishing.

Kebohongan-kebohongan Menteri Susi menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berkaitan dengan Peraturan Menteri KKP Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Laranga Penggunaan Alat Penangkapan Ikan. Bukannya meningkatkan kesejahteraan nelayan, kebijakan bos Susi Air itu justru menyengsarakan nelayan, menurunkan ekspor ikan nasional ke luar negeri serta penurunan PNBP.

BACA JUGA: Senangnya Mbak Puan Disambut Warga Parigi Moutong dengan Senyuman

"Januari lalu saya berani taruhan ekspor akan anjlok dan produksi anjlok. Data BPS yang kita cek di Kemendag dan KKP menunjukan volume ekspor ikan kita turun 14 persen," ungkap Daniel saat audiensi dengan para nelayan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (18/9).

Anak buah Muhaimin Iskandar ini pun mengaku sudah mengecek langsung ke Thailand sebagai salah satu negara importir tuna kaleng terbesar di dunia. Mengejutkan, data Bea Cukai Thailand mencatat impor tuna asal Indonesia menurun hingga 50 persen. Bahkan di Amerika Serikat turunnya sampai 60 persen.

BACA JUGA: Kejagung Yakin tak Keliru Geledah Kantor Victoria Securities

Diperbandingkan dengan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut Daniel. Mencagu APBN 2015, target PNBP KKP sebesar Rp1,3 triliun. Tapi faktanya, sampai saat ini capaian PNBP KKP baru sekitar 2,3 persen.

Anehnya, ujar Daniel mengisahkan, minggu lalu Menteri Susi menyampaikan alasan tidak tercapainya target tersebut karena banyaknya ilegal fishing. "Dia (Susi) juga beralasan pajak turun karena pembebasan pajak untuk kapal dengan kapasitas 10 GT ke bawah. Ini bohong, karena kapal dengan ukuran itu pajaknya urusan pemda," tegas Daniel.

BACA JUGA: KPK Benarkan Terima Tanda Mata dari Fadli Zon

Selain itu, Susi sempat meminta keberhasilannya jangan diukur hanya dari PNBP tapi bagaimana upayanya membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat. Tapi Daniel menemukan fakta bahwa pembebasan bea cukai impor asal Indonesia di AS tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Susi.

Hasil penelusuran Danile di AS menemukan ada 28 jenis produk perikanan yang dibebaskan biaya oleh Amerika Serikat bea masuknya.

"Dari 28 jenis yang saya cek, nilai ekspor kita hanya 54,7 juta US Dollar. Artinya, kita hanya hemat 2,3 juta US Dollar. Sementara, kemarin Menteri Susi koar-koar hemat 400 juta US Dollar," ujarnya.

Karenanya politikus daerah pemilihan Kalimantan Barat ini meminta Menteri Susi melakukan evaluasi terhadap kebijakannya yang berkaitan dengan nelayan agar tidak membuat nelayan semakin susah.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Ajak Menkes Nila Moeloek ke Riau, Biar Rasakan Hirup Asap!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler