jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syarief Abdullah Alkadrie setuju dengan imbauan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar masyarakat dari Jakarta tidak mudik pada Lebaran 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
Syarief menegaskan bila perlu hal tersebut bukan hanya berbentuk imbauan, tetapi larangaan supaya punya kekuatan hukum yang lebih mengikat.
BACA JUGA: Sudahlah, Jangan Mudik Lebaran Tahun Ini, Lebih Banyak Mudaratnya
“Ya memang saya kemarin juga sudah bilang, jangan sifatnya imbauan, tetapi larangan (biar lebih mengikat),” kata Syarief saat dihubungi JPNN.com, Jumat (27/3).
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebab, ujar dia, virus corona punya sarana untuk menular. Sarana yang dimaksud adalah manusia.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Tidak Usah Mudik
Menurut dia, bila ada pertemuan orang dalam jumlah banyak maka bila di antara manusia itu ada yang tertular, dikhawatirkan akan menularkan kepada yang lain.
“Sehingga dengan demikian, yang satu (tertular) itu bisa menjadi sepuluh orang. Yang sepuluh orang, bisa menjadi 100, dan selanjutnya. Jadi, berlipat-lipat jumlahnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkot Depok Diminta Buka Data ODP & PDP Corona Serta Bangun Sinfokom per Wilayah
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalimantan Barat (Kalbar) ini menuturkan, larangan mudik itu merupakan salah satu bentuk social distancing, sebagaimana yang terus dianjurkan pemerintah guna mencegah corona.
“Makanya, dalam rangka memimalisir penularan hingga jatuhnya korban, dan cepat mengatasi persoalan virus, satu-satunya jalan memang harus membatasi jarak, atau social distancing,” ungkapnya.
Syarief menuturkan Indonesia memang tidak melakukan lockdown, tetapi harus ada langkah-langkah strategi yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini. Salah satunya dengan melarang mudik. Termasuk pelarangan terhadap kegiatan mudik massal, yang biasanya ramai saat Ramadan dan Idulfitri.
“Ini supaya tidak ada perpindahan, karena yang tertular lebih banyak di Jakarta sehingga dengan demikian dikhawatirkan nanti yang datang dari Jakarta ke daerah itu menularkan lagi ke daerah. Ini akan membuat lagi penyambungan mata rantai yang cukup panjang,” kata dia.
Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut harus tetap dikoordinasikan kepada stakeholder terkait. Menurut Syarief, supaya kebijakan efektif, maka semua leading sector yang ada harus punya persepsi yang sama.
“Misalnya pihak lalu lintas, Polri, pemerintah daerah, sama-sama melokalisir ini,” tegasnya.
Termasuk pula mengoordinasikan dengan pihak swasta. Sebab, banyak angkutan umum milik swasta yang akan terpengaruh bila kebijakan pelarangan mudik Lebaran itu diberlakukan.
“Karena ini mungkin kalau memang harus dilakukan untuk dikunci atau dihentikan operasi angkutan umum ke luar kota seperti ini, juga harus dipikirkan terkait insentif mereka (swasta),” ujarnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy