jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mengatakan akan bergerilya secara pribadi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam gerilyanya ia akan meminta Jokowi agar merekomendasikan DPR untuk memberhentikan Dewan Pengawas TVRI.
Nico mengatakan Fraksi PDI Perjuangan saat rapat internal di Komisi I DPR RI menilai Dewas TVRI menyalahgunakan wewenang (abuse of power) dengan memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama (Dirut) TVRI dan membentuk panitia seleksi untuk memilih dirut TVRI Pengganti Antar-waktu (PAW) tanpa berdiskusi dengan DPR.
BACA JUGA: Pengamat: Pembentukan Tim Pengganti Helmy Yahya Terburu-buru
"Kalau Dewas TVRI tidak mau berdiskusi dengan kami, saya akan meminta juga Fraksi PDI Perjuangan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memecat dewas," kata Nico ketika ditemui di Jakarta, Rabu (2/2).
Ia menyesalkan tindakan Dewas TVRI yang langsung mengambil keputusan sepihak memecat Helmy Yahya.
BACA JUGA: Penunjukkan Dirut TVRI Pengganti Helmy Yahya Bukan Wewenang Kemkominfo
Ia juga kecewa dengan tindakan Dewas TVRI yang sekarang sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dirut TVRI PAW Helmy Yahya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan DPR RI.
Padahal Komisi I DPR RI sedang mencoba menengahi persoalan antara Dewas TVRI dengan Helmy Yahya itu.
BACA JUGA: KSPSI: Jika Pendukung Jokowi Sampai Turun ke Jalan, Ini Ada yang Salah
Karena itu, ia meminta seleksi Dirut TVRI Pengganti Antarwaktu Helmy Yahya ditunda.
Nico menambahkan fraksinya sudah mengusulkan Komisi I DPR RI meminta audit kinerja BPK RI untuk menjadi acuan pengambilan sikap Komisi I DPR RI terhadap Dewas TVRI yang dirasakan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).
Apalagi, Helmy pernah mengatakan bahwa tidak ada persoalan yang dilanggar terkait pemecatan dirinya oleh Dewas TVRI. Karena itu, supaya adil, katanya, laporan audit kinerja tersebut harus dijadikan acuan DPR RI dalam mengambil sikap. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan