JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Ridwan Bae terlihat gerah dengan anggapan bahwa FPG lah yang membuat pleno MKD untuk mengadili Ketua DPR Setya Novanto menjadi tertunda.
Hal ini terkait dengan kembali diperdebatkannya legal standing Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto dalam dugaan skandal "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia (PTFI) dan keabsahan verifikasi bukti laporan ke MKD.
"Jangan berpikir bahwa Golkar bela Setya Novanto, tidak. Walaupun Golkar punya kepentingan untuk bela Setya Novanto, di atas kebenarannya. Sekarang ini kami ingin lihat tataran mekanismenya dulu. Baik fisik maupun administrasi. Itu yang diatur oleh UU. Itu UU yang minta, bukan kami yang minta," tegas Ridwan di gedung DPR Jakarta, Selasa (1/12).
Ia juga membantah bahwa masalah legal standing hanya dipersoalkan oleh FPG. Sebab, yang mempermasalahkan justru anggota MKD yang ikut dalam pengambilan keputusan pada pleno 24 November 2015, ketika MKD memutuskan bahwa perkara ini dilanjutkan ke persidangan.
Sementara, di pleno kemarin, ujar Ridwan, masih ada anggota yang mempersoalkan legal standing dan verifikasi bukti karena dianggap belum tuntas pada 24 November tersebut. "Jangan golkar saja. Kami di MKD sudah tidak ada partai di dalamnya. Saya ini kan baru masuk. Yang persoalkan ini adalah orang yang ikut sidang tanggal 24. Berbagai fraksi, tidak etis saya sebutin," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Kronologis Pilot dan Co-pilot AirAsia QZ8501 yang Sempat Berganti Kemudi, Lalu...
BACA ARTIKEL LAINNYA... PENTING! Airbus Diminta Bekali Seluruh Pilot dengan Pelatihan Kondisi Pesawat
Redaktur : Tim Redaksi