jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) bukan baru pertama kalinya terjadi di pemilu 2019.
Menurut Viva, temuan masalah DPT sudah ada sejak Pemilu 1999 maupun 2014. Viva mengatakan bahwa DPT adalah masalah besar bagi negara, pemerintahan RI, serta siapa pun yang berkuasa nanti.
BACA JUGA: MPR: Kisruh DPT Akibat Mismanajemen Sistem Kependudukan
"Coba baca tentang temuan hasil DPT pada Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014, sampai sekarang masalah DPT ini tidak akan selesai," kata Viva dalam diskusi Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019' di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (15/3).
Dia menambahkan, pada Pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan yang kala itu masih menjadi oposisi juga mempersoalkan DPT.
BACA JUGA: Tanggapan Kemendagri terhadap Hasil Investigasi BPN Prabowo - Sandi
BACA JUGA: Tanggapan Kemendagri terhadap Hasil Investigasi BPN Prabowo - Sandi
"DPT KPU 186 juta, dari PDIP mempesoalkan ada 10,8 juta yang bermasalah di dalam Pemilu 2014," katanya.
BACA JUGA: Setjen MPR Ikut Lomba Paduan Suara Kepemiluan 2019
Menurut Viva, persoalan DPT yang dimasalahkan itu bukan dalam kerangka untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dia menegaskan, bukan pula dalam rangka untuk mencurigai proses pemilu agar terjadi kecurangan manipulasi data.
"Bukan, tetapi hal yang penting dalam demokrasi elektoral ini adalah menyelamatkan hak konstitusional WNI yang dijamin oleh undang-undang bahwa setiap WNI punya hak untuk memilih dan dipilih," katanya.
Menurut dia, pemilu merupakan kedaulatan rakyat. Dia menegaskan, negara harus menjamin hak rakyat dalam memberikan pilihan. "Maka itu pentingnya DPT," katanya.
Selain itu, lanjut dia, juga untuk peningkatan partisipasi politik rakyat. Berdasar teori, ujar dia, kalau partisipasi naik pasti akan terjadi peningkatan legitimasi politik baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
Dia menambahkan, partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 1999, partisipasi 92 persen, Pemilu 2004 sebesar 84 persen, 2009 turun lagi menjadi 70 persen, 2014 menjadi 75 persen.
Viva berharap untuk pemilu serentak ada peningkatan partisipasi politik rakyat dengan mencoblos. "Maka DPT menjadi basis data yang penting dalam ukuran-ukuran untuk peningkatan partisipasi rakyat," katanya.
Selain itu, ujar dia, kritik terhadap DPT selain untuk peningkatan demokrasi elektoral, juga sebagai proses mencocokkan dan penelitian yang bukan hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu tetapi partai politik, terutama caleg.
"Caleh itu setiap haritidurnya di atas data, bukan beralaskan koran, bukan yang lain namun beralaskan data semuanya," katanya.
Artinya, ujar dia, proses kompetisi berbasis data DPT itu tengah terjadi di lapangan. "Ini tingkat kompetisi yang paling keras," ungkapnya. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR Ajak Anggota Baru Kawal Demokrasi Konstitusional
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan