MAKASSAR -- TNI menjamin akan bersikap netral pada pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel. TNI tidak akan berpihak pada salah satu kandidat yang bersaing menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulsel periode 2013-2018.
"Itu perintah Undang-Undang, ditegaskan lagi presiden, panglima TNI," kata Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam kepada FAJAR di ruang pertemuan Pangdam, Selasa (15/1).
Sejak awal Nizam sudah memperingatkan anggotanya untuk bersikap netral pada pilgub Sulsel. Kalau terbukti ada yang berpihak ke salah satu calon, dia menyiapkan sanksi berat. "Saya akan menghukum berat anak buah saya yang tidak netral," tegas Nizam saat menerima rombongan FAJAR (JPNN Group).
Pada pilgub Sulsel, kata jenderal bintang dua ini, Kodam siap memberikan pengamanan penuh untuk mengawal berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Sebanyak 1.153 personel siap diterjunkan guna menjaga keamanan daerah.
"Prinsipnya selama sesuai UU, saya menyiapkan pasukan untuk bantuan kepada pihak kepolisian," katanya.
Dia menyampaikan saat ini sudah ada pengajuan bantuan pengamanan dari Polda Sulsel. Pihaknya juga menyiagakan 5 Satuan Setingkat Batalyon (SSB) bila kembali diperlukan untuk pengamanan selama proses pilgub ini. Pada prinsipnya TNI menaati prosedur pengamanan sesuai UU dan aturan Komisi Pemilihan Umum.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Endi Sutendi, menambahkan, pelibatan personel TNI dalam proses pengamanan pilgub Sulsel sudah berlangsung sejak awal. Penempatan personel TNI juga telah ditentukan dan dikomandoi masing-masing pucuk pimpinan di daerah (kapolres).
Personel TNI, sambung Endi, sedianya akan ditempatkan di objek-objek vital. "Jumlah personel TNI yang dilibatkan sekira 1.150 lebih orang. Namun, jumlah tersebut dapat saja bertambah. Semua bergantung situasi dan kondisi yang ada. Yang jelas untuk jumlah yang dilibatkan seperti itu," tambahnya.
Penempatan-penem patan personel utamanya di tempat pemungutan suara, juga telah ditentukan. Untuk situasi daerah yang dianggap kondusif, satu personel kepolisian akan menjaga dua tempat pemungutan suara (TPS). Untuk daerah rawan sedang, seorang personel akan ditempatkan di satu TPS.
Untuk daerah yang benar-benar dianggap rawan akan ditempatkan dua personel kepolisian di dalam satu TPS. "Semua tingkat kerawanan bergantung penilaian masing-masing. Rawan itu kan bisa saja rawan bencana atau lainnya. Jumlah wajib pilih di Sulsel sebanyak 6 juta orang dari 8 juta penduduk. TPS sebanyak 15.601 lokasi," beber, mantan Wakapolrestabes Makassar ini.
Untuk pemantapan pengamanan, pihaknya akan segera mengirim personel kepolisian ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan. "H minus 1 atau H minus 2 personel sudah akan bergeser ke daerah. Bisa juga lebih cepat dari itu. Baik itu brimob, sabhara, dan lainnya. Untuk brimob Kelapa Dua dan Kalimantan Selatan akan di BKO ke Bulukumba dan Toraja," tandasnya.
Selama pelaksanaan pemilukada tersebut, diakui Endi Sutendi, pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bersama jajaran TNI kami akan segera mengidentifikasi hal-hal sekecil yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada," tandasnya.
Sedianya untuk mengecek kesiapan pelaksanaan pemilukada, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, dan Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto, akan menggelar video conference dengan jajaran Ketua KPUD, Kapolres, Dandim, dan Ketua Panwaslu, dan jajaran terkait lainnya di Mapolda Sulsel, Rabu (16/1). (fajar)
"Itu perintah Undang-Undang, ditegaskan lagi presiden, panglima TNI," kata Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam kepada FAJAR di ruang pertemuan Pangdam, Selasa (15/1).
Sejak awal Nizam sudah memperingatkan anggotanya untuk bersikap netral pada pilgub Sulsel. Kalau terbukti ada yang berpihak ke salah satu calon, dia menyiapkan sanksi berat. "Saya akan menghukum berat anak buah saya yang tidak netral," tegas Nizam saat menerima rombongan FAJAR (JPNN Group).
Pada pilgub Sulsel, kata jenderal bintang dua ini, Kodam siap memberikan pengamanan penuh untuk mengawal berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Sebanyak 1.153 personel siap diterjunkan guna menjaga keamanan daerah.
"Prinsipnya selama sesuai UU, saya menyiapkan pasukan untuk bantuan kepada pihak kepolisian," katanya.
Dia menyampaikan saat ini sudah ada pengajuan bantuan pengamanan dari Polda Sulsel. Pihaknya juga menyiagakan 5 Satuan Setingkat Batalyon (SSB) bila kembali diperlukan untuk pengamanan selama proses pilgub ini. Pada prinsipnya TNI menaati prosedur pengamanan sesuai UU dan aturan Komisi Pemilihan Umum.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Endi Sutendi, menambahkan, pelibatan personel TNI dalam proses pengamanan pilgub Sulsel sudah berlangsung sejak awal. Penempatan personel TNI juga telah ditentukan dan dikomandoi masing-masing pucuk pimpinan di daerah (kapolres).
Personel TNI, sambung Endi, sedianya akan ditempatkan di objek-objek vital. "Jumlah personel TNI yang dilibatkan sekira 1.150 lebih orang. Namun, jumlah tersebut dapat saja bertambah. Semua bergantung situasi dan kondisi yang ada. Yang jelas untuk jumlah yang dilibatkan seperti itu," tambahnya.
Penempatan-penem patan personel utamanya di tempat pemungutan suara, juga telah ditentukan. Untuk situasi daerah yang dianggap kondusif, satu personel kepolisian akan menjaga dua tempat pemungutan suara (TPS). Untuk daerah rawan sedang, seorang personel akan ditempatkan di satu TPS.
Untuk daerah yang benar-benar dianggap rawan akan ditempatkan dua personel kepolisian di dalam satu TPS. "Semua tingkat kerawanan bergantung penilaian masing-masing. Rawan itu kan bisa saja rawan bencana atau lainnya. Jumlah wajib pilih di Sulsel sebanyak 6 juta orang dari 8 juta penduduk. TPS sebanyak 15.601 lokasi," beber, mantan Wakapolrestabes Makassar ini.
Untuk pemantapan pengamanan, pihaknya akan segera mengirim personel kepolisian ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan. "H minus 1 atau H minus 2 personel sudah akan bergeser ke daerah. Bisa juga lebih cepat dari itu. Baik itu brimob, sabhara, dan lainnya. Untuk brimob Kelapa Dua dan Kalimantan Selatan akan di BKO ke Bulukumba dan Toraja," tandasnya.
Selama pelaksanaan pemilukada tersebut, diakui Endi Sutendi, pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bersama jajaran TNI kami akan segera mengidentifikasi hal-hal sekecil yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada," tandasnya.
Sedianya untuk mengecek kesiapan pelaksanaan pemilukada, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Muhammad Nizam, Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, dan Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto, akan menggelar video conference dengan jajaran Ketua KPUD, Kapolres, Dandim, dan Ketua Panwaslu, dan jajaran terkait lainnya di Mapolda Sulsel, Rabu (16/1). (fajar)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekonstruksi Bencana Diusulkan Rp 50 M
Redaktur : Tim Redaksi