jpnn.com - JAKARTA - Pergi ke dukun dan tabib tradisional masih menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di pelosok-pelosok desa. Hal ini terjadi lantaran akses terhadap layanan kesehatan masyarakat masih rendah.
Kondisi ini menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-JK untuk segera ditangani. Karena itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar terus mendorong percepatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di desa-desa.
BACA JUGA: SIMAK: Tanggapan Ketua KPK Soal Izin Usaha Pertambangan Bermasalah
Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Indonesia bisa mencapai 359 orang per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi 32 orang per 1000 kelahiran hidup. Data lain juga menegaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi kurang gizi. Yakni sekitar 37,2 persen. Angka tersebut lebih parah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar yang hanya 35 persen, Vietnam (23 persen), dan Thailand (16 persen).
"Makanya, semua desa harus punya posyandu dan harus dihidupkan, polindes juga harus dibangun dan digerakkan, termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," ujar Marwan, Senin (15/2).
BACA JUGA: Izin Tambang Bermasalah, Pemerintah Tagih Rp 23 Triliun dari Pengusaha
Marwan mengutarakan pandangannya, karena ternyata jumlah posyandu di Indonesia terbilang masih sedikit. Bahkan diperkirakan tidak sampai 500 ribu unit. Jauh dibanding jumlah desa yang mencapai 74.7547 di seluruh Indonesia.
"Posyandu, Polindes, dan PAUD harus dihidupkan. Ini menyangkut layanan sosial dasar bagi masyarakat yang harus terus ditingkatkan," ujarnya.
BACA JUGA: Menpar Arief Yahya: Palembang Perkuat 3A
Menurut Marwan, untuk membangun pos yandu atau poliklinik desa, anggarannya dapat menggunakan dana desa. Karena pembangunan sarana kesehatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.
"Dana desa memang harus diprioritaskan untuk infrastruktur desa. Namun boleh saja sedikit disisihkan untuk membenahi posyandu, polindes ataupun PAUD. Kalau misalnya sebuah desa mendapatkan dana desa Rp 700 juta, kasih lah buat pos yandu Rp 25 juta. Biar kesehatan masyarakat terlayani," ujar Marwan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD RI Pertanyakan PP ASN yang Tak Kunjung Terbit
Redaktur : Tim Redaksi