jpnn.com - jpnn.com - Penggunaan produk jasa keuangan di masyarakat menunjukkan perkembangan positif.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat inklusi keuangan Indonesia naik tahun lalu menjadi 67,8 persen.
BACA JUGA: Regulasi OJK Keluar, Fintech Bakal Semakin Berkibar
Pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sebelumnya, tepatnya pada 2013, tingkat inklusi masih 59,7 persen.
”Sesuai target pemerintah, tingkat inklusi ditargetkan 75 persen pada 2019. Ini sedikit demi sedikit ada pekembangan dan kami optimistis dapat mencapai target,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad akhir pekan lalu.
BACA JUGA: Sosialisasi UU Kurang, Kredit Macet Dominan
Di samping itu, dari sisi literasi, OJK juga mencatat ada peningkatan dari 21,8 persen pada 2013 menjadi 29 persen pada 2016.
Survei melek keuangan tersebut dilakukan tiga tahun sekali.
BACA JUGA: Dana Pegadaian Syariah Bisa Langsung Ditransfer ke BNI
Pada 2013, survei dilakukan terhadap delapan ribu responden di 20 provinsi di Indonesia.
Pada 2016, survei diperluas di 34 provinsi dengan jumlah responden mencapai sepuluh ribu orang.
Muliaman menyatakan, OJK tahun ini menginisiasi program pendampingan inklusi keuangan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan manajemen usaha.
Program itu akan melibatkan masyarakat luas, termasuk kalangan perguruan tinggi di daerah.
Program-program tersebut juga bakal menggandeng tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD).
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Seotiono mengungkapkan, survei dilakukan tidak hanya menyangkut literasi dan inklusi pada industri perbankan dan nonbank.
Survei juga kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
”Dengan adanya BPJS, literasi masyarakat tentang berasuransi jadi lebih cepat meningkat. Tapi, dari semua industri keuangan yang ada, yang tercepat peningkatannya itu pasar modal,” ungkapnya.
Perempuan yang akrab disapa Titu itu menyebutkan, OJK sempat menambahkan pertanyaan dalam survei yang juga dipertanyakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank Dunia mengenai survei serupa.
Hal itu dilakukan agar OJK bisa melihat seberapa baik tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
”ASEAN 5 itu kan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Nah, kita masih yang terendah,” tuturnya.
Perluasan akses keuangan, lanjut Titu, dilakukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.
Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka waktu tersebut.
Karena itu, dibutuhkan tingkat literasi dan inklusi yang baik demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
”Untuk mencapai tingkat inklusi 67,8 persen ini saja sulit lho, apalagi 75 persen seperti yang diinginkan pemerintah. Banyak tantangannya,” ujar Titu. (rin/c5/sof)
Redaktur & Reporter : Ragil