jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR kembali menunjukkan solidaritas mereka memberikan dukungan kepada PPP dan Golkar, yang sedang berkonflik dan mendapat campur tangan pemerintah.
Ini tampak dari penggalangan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang sedang mereka rancang.
BACA JUGA: Blokir 70 Blog ISIS, Menkominfo Gandeng Youtube dan Google
Usai rapat fraksi-fraksi KMP di lantai 12 gedung Nusantara I, Selasa (24/3), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan sikap partai pimpinan Prabowo Subianto mendukung penggunaan hak angket untuk menkumham, bukan sebagai bentuk campur tangan tapi lebih pada solidaritas.
"Saya kira ini bukan langkah campur tangan ke yang lain tapi ini solidaritas kami sebagai teman seperjuangan. Kami mau semangat demokrasi untuk rakyat tak bisa dicampuradukkan sekelompok orang. Maka apa yang diputuskan pemerintah untuk PPP dan Golkar ini, kami dukung adanya hak angket," kata Edhy.
BACA JUGA: Hutan Sumsel Diakui Dunia Sebagai Pionir Turunkan Emisi Karbon
Sedangkan fraksi PKS melalui juru bicaranya Abdu Hakim lebih keras menanggapi ikut sertanya mereka dalam penggunaan hak angket. Hakim dengan tegas menyatakan siapapun yang tak punya komitmen untuk berbangsa dan bernegara maka tidak bisa dibiarkan.
"Parpol sebagai elemen penting demokrasi. Karena itu siapapun yang akan 'memporak-porandakan' sistem partai maka tidak bisa dibiarkan karena itulah fraksi PKS sepakat untuk teruskan hak angket," tegasnya.
BACA JUGA: Fadli Zon: Kalau Saya Presiden, Saya Pecat Yasonna Laoly
Dari Sekretaris FPG, Bambang Soesatyo mengatakan KMP sudah bertekad mendorong hak angket karena ada informasi bahwa keputusan menkumham soal PPP dan Golkar tidak diketahui Presiden Joko Widodo.
"Kami dapat informasi bahwa Laoly melakukan keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Karena presiden tidak mengetahui ini maka kami akan melakukan penyelidikan atas tindakan mentri anyg berasal dari parpol. Kami akan melakukan perlawanan. Laoly bertindak atas pertugas partai bukan menteri," pungaksnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuasa Hukum Denny Bantah Ada Korupsi di Payment Gateway, Ini Penjelasannya
Redaktur : Tim Redaksi