"Seperti di Lampung jalan yang dibiayai oleh APBN yang salah satu sumbernya adalah pajak dan restribusi yang dipungut dari rakyat, rusak karena kepentingan-kepentingan pengusaha," kata Muzani saat kunjungan kerjanya di Lampung, Sabtu (12/5), seperti siaran pers yang ditérima JPNN, Minggu (13/5).
"Jalan yang seharusnya digunakan proporsional dan sesuai aturan menjadi cepat rusak karena digunakan untuk mengangkut batubara dari Sumsel melalui jalan darat ke pelabuhan di Lampung,” jelas Muzani.
Ia menilai, masyarakat Lampung jelas dirugikan akibat ulah pengusaha yang seperti itu. Selain terganggu untuk transportasi, masyarakat juga harus menanggung polusi dan kemacetan. Begitu juga tingkat kecelakaan akibat truk-truk yang mengangkut batubara melebihi aturan dan ketentuan yang berlaku, sudah sangat meresahkan.
“Akhir-akhir ini di daerah utamanya masyarakat Lampung terganggu dengan angkutan batubara dari Sumsel ke Lampung," kata dia.
Anggota Komisi I DPR, itu menjelaskan, ratusan truk setiap harinya menggunakan jalan dengan tonase yang berlebihan membuat jalan menjadi cepat rusak dan rawan kecelakaan dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa.
Ia menambahkan, jembatan yang ada tidak akan kuat menahan beban truk penangkut batu bara yang memiliki beban sampai 40 ton. "Pemda dalam hal ini gubernur Lampung harus bertindak tegas, dan tidak diizinkan masuk wilayah lampung,” pintanya.
Untuk itu, Gerindra melalui fraksinya di DPR akan meminta supaya penggunaan jalan negara yang seperti itu dialihkan menggunakan jalur kereta api.
Selain itu Gerindra juga akan mengusulkan agar ekploitasi batubara yang berlebihan seperti saat ini ditata kembali. Penghasilan dari batubara saat ini tidak signifikan tapi menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa.
"Batubara yang seharusnya bisa digunakan sampai 200 tahun, jika dieskpoloitasi seperti ini akan habis dalam 50 tahun. Kedepan kami mengharapkan agar angkutan barang yang melebihi tonase jalan untuk ditindak tegas," katanya.
Jalan darat, lanjut dia, kalau bisa digunakan hanya untuk angkutan memindahkan orang dari satu kota ke kota lain, sementara barang dan jasa sebaiknya menggunakan jalur kereta api.
"Ini menguntungkan semua pihak, masyarakat, pemda, negara dan pengusaha itu sendiri karena kelancaran pengiriman barang menjadi lebih terjamin," ujarnya.
Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan batubara tidak seimbang, penghasilan dari batubara buat negara hanya Rp17 triliun. "Masih kalah jauh dengan cukai rokok yang mencapai Rp68 triliun,” tambahnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar: Negeri Ini Berjalan Tanpa Visi
Redaktur : Tim Redaksi