jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi permintaan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) 207 Tahun 2016 tentang Penertiban/Pemakaian Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.
Permintaan pencabutan tersebut dilayangkan oleh massa Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) kepada Gubernur Anies Baswedan.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Ungkit Guru Bantu jadi PNS di Era Ahok, Ingat Lagi Janji Jokowi
Pergub yang disebut sebagai dasar penggusuran paksa itu dahulu diterbitkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur DKI.
Riza mengeklaim selama kepemimpinan Anies bersama wakil sebelumnya Sandiaga Uno maupun dirinya, Anies selalu mengedepankan prinsip agar tidak ada penggusuran.
BACA JUGA: Ini Lho Rumah RR yang Digerebek Prajurit TNI AL Tengah Malam, Ditemukan 75 Pria dan Wanita
“Kami terus upayakan tidak ada penggusuran, sekali pun ada pembangunan di suatu wilayah kami relokasi nanti kami kembalikan ke wilayah tersebut,” ucap Ariza, Selasa (1/3).
Dia pun menilai Pergub bisa tidak berlaku lagi apabila nanti ada regulasi baru yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta.
BACA JUGA: Lihat Aksi Bripka Sudira Mencegat Turis Asing, Ini yang Dilakukan
“Jadi, sesuai ketentuan, aturannya itu, ada revisi pergub, ada perbaikan pergub," ucapnya.
Diketahui, tuntutan pencabutan pergub itu disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) Lilik Sulistyo.
Menurut Lilik, pergub ini menyebabkan munculnya sengketa atau konflik lahan dengan pihak korporasi dan pemerintah. (mcr4/fat/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi