jpnn.com - Capres RI Anies Baswedan bicara soal pengembangan sumber daya manusia, alam, dan buatan untuk kesejahteraan rakyat saat Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 di Jakarta, Jumat (2/2).
Menurut Anies, rujukan utama dan terutama adalah UUD 1945, karena itu penting sekali semua yang ada di birokrasi untuk ingat dengan konstitusi ini.
BACA JUGA: Bicara Otonomi Daerah di Forum DPD RI, Anies Singgung Motif Kekuasaan
"Ketika bertugas di Kemdikbud juga di DKI Jakarta, di pertemuan pertama dengan seluruh jajaran, saya minta kembali membuka UUD 1945 dan membaca pembukaan UUD 1945 sebagai pengingat bahwa kita di sini menjalankan amanat konstitusi. Apa pun yang kita perbuat, rujukannya ke sana,” kata Anies.
Dia pun meminta agar membaca ulang sumpah jabatan yang dibaca saat pelantikan.
BACA JUGA: Langgar Banyak Aturan, Presiden Jokowi Sudah Pantas Dimakzulkan
"Walaupun itu disimpan di laci dan tidak pernah diutak-atik lagi. Sumpahnya dikatakan menjalankan konstitusi dan tidak boleh mengambil kebijakan yang memberi keuntungan," tuturnya.
Anies lantas menyitir Pasal 33 ayat tiga UUD 1945 yang eksplisit menyatakan bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
BACA JUGA: Kiai Maruf Sepatutnya Memberi Teguran Terakhir Lagi Keras kepada Presiden Jokowi
"Ini gagasan Bung Hatta. Bagi anak-anak Indonesia yang berkuliah di luar negeri, ketika pulang saya sering ingatkan jangan menggunakan ideologi, pikiran ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi kita," ucap Anies.
"Kita memiliki prinsip pengelolaan sumber daya alam yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain di mana korporasi diharuskan menaati konstitusi,” lanjutnya.
Namun, kata Anies, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Misalnya membuka lapangan kerja, pekerjanya pekerja asing dengan kualifikasi yang sama dengan tenaga kerja di Indonesia.
"Ini problem. Lalu, catatan GDP regional ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ini harus dikoreksi," tutur Anies.
Menurut Anies, kuncinya adalah tata kelola berdasarkan prinsip konstitusi.
"Ini bukan selera, bukan anti A, anti B. Bukan. Tetapi soal melaksanakan konstitusi, menghasilkan keadilan, kemakmuran bersama. Bukan hanya menghasilkan efisiensi pasar,” kata dia.
Anies mengungkapkan SDA dan SDM tidak menjamin kesejahteraan rakyat, namun cara mengelolanya yang akan menentukan.
“Negara jangan hanya mengekstrak SDA dan SDM untuk segelintir orang,” ucap mantan Mendikbud RI itu.(*/jpnn.com)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam