jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Gubernur Anies Baswedan dan para gubernur lain untuk duduk bareng bersama pemerintah pusat.
Selain itu, mereka diminta memberikan masukan yang baik soal isu penghapusan tenaga honorer.
BACA JUGA: Mahfud MD Dapat Mandat Mengurus Pegawai Non-ASN, Penghapusan Honorer Batal?
Anies sendiri diketahui menjabat ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu berencana mengajak sejumlah gubernur untuk menemui Presiden Jokowi dan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo guna membahas honorer.
BACA JUGA: Honorer K2 Berdoa Semoga Anies Baswedan Bisa Meluluhkan Hati Jokowi
“Duduk bersama dengan pemerintah pusat, memberikan masukan yang konstruktif dan menyarakan hal ini ke akar rumput sehingga tidak timbul kegaduhan,” ucap Ima saat dihubungi JPNN.com, Jumat (24/6).
Dia berharap agenda Anies untuk menemui Jokowi dan Tjahjo tersebut tidak dicampuradukkan dengan urusan politik.
BACA JUGA: Teruntuk Pak Jokowi, Dengarlah Saran dari Honorer Ini
Anies diharapkan murni bekerja sebagai ketua APPSI, bukan untuk menjatuhkan pemerintah pusat.
“Seharusnya, APPSI di bawah Bapak Anies Baswedan tidak mengipasi isu ini. Ini muatannya sangat politis, ya,” katanya
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini membela pemerintah pusat bahwa yang dilakukan KemenPAN-RB tujuannya bukan menghapus massal tenaga honorer, melainkan memberikan kepastian status kepada pegawai honorer.
“Karena selama masih menggunakan sistem honorer, tidak jelas standar pengupahan yang digunakan,” ucapnya.
Diketahui, KemenPAN-RB berencana menghapus tenaga honorer mulai tahun depan.
Dengan demikian, tenaga honorer ini akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan.
Penghapusan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun ASN yang lebih profesional dan sejahtera. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi