jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta meluncurkan integrasi program dan galeri huni dengan nama ‘Jakhabitat’.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh layanan perumahan dan permukiman terjangkau dan berkualitas di Jakarta.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Kementerian PUPR soal Hunian Murah dan Layak
Dia berharap, melalui integrasi program itu bisa memberi solusi tempat tinggal terjangkau menjadi lebih mudah bagi masyarakat.
“Hari ini adalah satu hari sebelum peringatan kemerdekaan. Itu menandai bahwa kami memiliki hak untuk tinggal di negeri ini dengan perasaan bebas. Salah satu hak dasar bagi masyarakat adalah bisa memiliki hunian yang layak,” ucap Anies dalam sambutannya, Selasa (16/8).
BACA JUGA: Masih Banyak Kalangan MBR yang Belum Tinggal di Hunian Layak
Menurut Anies, pihaknya berinisiatif dan memiliki begitu banyak program untuk bisa memastikan warga mendapatkan hunian yang layak.
Program tersebut, kata Anies diintegrasikan ke dalam satu sistem bernama Jakhabitat, yang nantinya juga berfungsi memudahkan jajaran Pemprov DKI berkoordinasi menyediakan hunian layak bagi warga Jakarta.
BACA JUGA: Prabowo Siap Maju Jadi Capres 2024, Mas Arief Sebut Nama Anies & Ganjar
“Jakhabitat mengirimkan pesan untuk integrasi di dalam suplai kebutuhan rumah tinggal bagi warga. Jakhabitat merupakan ikhtiar membuat koordinasi di dalam jajaran pemerintahan pun menjadi lebih baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan Sirukim serta Galeri Huni Jakhabitat yang akan menjadi sumber informasi dan akses warga mendapatkan hunian yang layak.
Aplikasi tersebut bisa memudahkan masyarakat Jakarta dalam memperoleh informasi ketersediaan unit hunian kosong dari rusunawa dan bisa mengajukan pendaftaran secara daring.
“Bila masyarakat ingin mengetahui lebih terkait akses perumahan di Jakarta bisa mendatangi galeri huni di Taman Martha Tiahahu," kata dia.
Di acara yang sama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko menjelaskan pihaknya berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat Non MBR yang kesulitan mengakses hunian komersil.
Bagi masyarakat MBR tersedia layanan penyediaan rusunawa, fasilitas pembiayaan pemilikan rumah atau DP nol rupiah, fasilitas pembiayaan penyediaan rumah bagi pelaku pembangunan, peningkatan Community Action Plan (CAP), Collaborative Implementation Program (CIP), dan penyediaan kampung susun.
“Bagi masyarakat non MBR yang kesulitan mengakses hunian komersil tersedia layanan penyediaan hunian terjangkau di kawasan TOD (Transit Oriented Development),” ujar Sarjoko. (mcr4/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbang ke Jepang, Anies Bertemu Orang Nomor 1 di Tokyo, Hubungan Ini Terungkap
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi