jpnn.com - JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Kemdikbud dengan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Mendikbud Anies Baswedan menyatakan, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan prioritas Presiden Joko Widodo. Karena itu, penting untuk memastikan program ini efektif dari hulu hingga ke para penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
BACA JUGA: Tolak Wacana Impor Rektor!
“Sesuai arahan Bapak Presiden, Kemdikbud menggunakan data dari BPS yang telah diolah oleh TNP2K untuk menentukan penerima KIP dan distribusi KIP. Sehingga kami perlu berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K untuk memastikan data dan penerima KIP sesuai,” kata Anies usai pertemuan dengan BPS dan TNP2K, di Kantor Kemdikbud, Jakarta Jumat (1/7).
Anies mengundang BPS dan TNP2K untuk membicarakan temuan-temuan Kemdikbud di lapangan.
BACA JUGA: 90 Taruna AAL Dinyatakan Lulus
“Memang banyak ditemukan masalah akurasi data penerima KIP. Kemdikbud meminta BPS untuk melakukan pemutakhiran data, dan memang ditemukan banyak masalah akurasi data penerima KIP di lapangan,” kata Anies.
Dari data penerima KIP yang bersumber dari BPS dan telah diolah oleh TNP2K sebanyak 17,9 juta anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak menerima KIP, yang disalurkan melalui Kemdikbud.
BACA JUGA: Sedihnya.. Ribuan Honorer Gagal Terima Tunjangan Lebaran
Hingga 30 Juni 2016 sebanyak 13,7 juta anak telah menerima KIP. “Dari para penerima KIP itu segera diberi solusi untuk dapat mencairkan dana KIP untuk keperluan sekolah mereka di tahun ajaran baru ini,” ujar Anies. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keluarga Dituding Rekayasa Hasil Visum si Murid
Redaktur : Tim Redaksi