jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok ogah berpolemik soal sistem e-budgeting yang oleh penerusnya, Anies Baswedan, disebut sebagai penyebab banyak usulan tidak wajar di dalam rancangan anggaran.
Dia menilai sistem tersebut telah membuat anggaran Pemprov DKI menjadi transparan. "Aku tidak mau berkomentar, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Basuki (Ahok) dalam pesan singkatnya pada wartawan di Jakarta, Kamis (31/10).
BACA JUGA: Sebelum PSI Manggung, Anies Baswedan Sudah Bicara
Ahok mengaku sudah lupa mengenai tata cara penganggaran dengan sistem e-budgeting yang dilaksanakan di era dia menjabat gubernur. Pasalnya, dia sudah cukup lama meninggalkan Balai Kota.
Meski begitu, Ahok masih ingat bahwa sistem tersebut memudahkan pemantauan terhadap praktik-praktik tidak wajar. Salah satu contohnya adalah, pembelian uninterruptible power supply (UPS) pada tahun anggaran 2014 yang ternyata penuh penyelewengan.
BACA JUGA: Anggaran Pemprov DKI Jakarta Dikritik, Anies Baswedan Sebut Itu Sistem Warisan
"Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya karena tidak smart. Akibatnya, banyak usulan anggaran yang janggal seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar.
BACA JUGA: Anggaran Pulpen Rp 124 Miliar, Dinas Pendidikan Jaktim Langsung Ditegur Anies Baswedan
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10). (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil