jpnn.com, JAKARTA - Enam belas hari menjelang masa tugas Gubernur DKI Jakarta berakhir, disinyalir ada perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Demikian pandangan dari salah satu inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto dalam diskusi bertajuk "Transisi Balai Kota Jakarta" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (30/9).
BACA JUGA: Kurangi Dampak Banjir, Anak Buah Anies Lakukan Gerebek Lumpur
"Pemutasian dan pergantian pejabat itu tentunya menjadi PR Penjabat Gubernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan.
Meski tidak ada larangan pengangkatan dan pemutasian pejabat di akhir tugas Anies.
BACA JUGA: Sejarawan JJ Rizal Minta Anies Setop Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI, Kenapa?
Namun, menurut Ervan, sangat rawan disusupi kepentingan oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
"Kondisi ini sudah sering terjadi di era gubernur DKI sebelumnya. Artinya sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," kata Ervan.
BACA JUGA: Anies Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI, Sejarawan: Itu Arsitektur Arogan
Ervan melanjutkan, DPRD DKI juga telah mewanti-wanti Anies agar tidak melakukan mutasi jabatan menjelang 16 Oktober 2022.
Sementara itu, aktivis 98 Jim Lomen berpendapat, secara etika fatsun politik, hendaknya Anies dan wakilnya, Ahmad Riza Patria tidak melakukan promosi, demosi atsu mutasi jabatan eselon II maupun III selama 16 hari ke depan.
"Apalagi Pergeseran eselon I dan II sesuai ketentuan harus melalui rekomendasi KASN. Biasanya harus dengan uji kompetensi, tidak bisa menggeser begitu saja," kata Jim. (dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif