jpnn.com - jpnn.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyindir petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap membangga-banggakan tingginya angka indeks pembangunan manusia (IPM) Jakarta.
Hal itu terjadi dalam debat cagub-cawagub DKI Jakarta di gedung Bidakara, Jumat (27/1) malam.
BACA JUGA: Jawab Soal Kemacetan, Ini Program Baru Ahok
Awalnya, cawagub pasangan Ahok, Djarot Saipul Hidayat mendapat giliran bertanya kepada Anies-Sandi Salahudin Uno.
Djarot mempersoalkan inkonsistensi Anies-Sandi, soal reklamasi. Di satu sisi, kata Djarot, Anies menyatakan akan mengkaji lagi soal reklamasi.
BACA JUGA: Sibuk Bicara, Sylvi Lupa Beri Pertanyaan untuk Anies
Namun, di sisi lain Anies tegas menyatakan reklamasi harus dihentikan.
“Tolong jelaskan, bagaimana kebijakan untuk mengkaji dan bagaimana kalau untuk menghentikan?” tanya Djarot kepada Anies-Sandi.
BACA JUGA: Pedas Banget Sindiran Anies untuk Ahok
Lantas, Sandi pun berdiri menjawab Djarot. Sandi menambahkan, persoalan reklamasi adalah masalah keadilan.
Dia menilai proses reklamasi yang dilakukan pemerintahan Ahok-Djarot sangat tidak terbuka.
“Sangat tidak berkeadilan, jauh dari komitmen transparansi dan berkeadilan,” kata Sandi.
Salah satunya, kata dia, pemerintah tidak pernah memikirkan dampak reklamasi bagi puluhan ribu nelayan.
Karenanya, dia menegaskan, harus ada resolusi dengan keberpihakan terhadap rakyat yang tidak merasakan keadilan.
“Saya lihat ini perjuangan membela rakyat. Kami akan kembalikan keadilan di Jakarta,” tegasnya.
Anies Baswedan menambahkan, jika bicara reklamasi harusnya untuk kepentingan publik. Ketika reklamasi diatur pemerintah pusat, itu persoalan lain.
Namun, kalau reklamasi untuk komersial yang bicaranya soal pembeli dan penjual akan menimbulkan pertanyaan besar.
“Ada 20 ribuan nelayan Jakarta yang hidupnya berubah karena reklamasi itu. Kami akan lakukan semua yang ada di disposal kami untuk memastikan semua warga Jakarta dilindungi,” katanya.
Jawaban Anies-Sandi direspon Ahok. Memulai jawabannya, Ahok mengingatkan, reklamasi Teluk Jakarta itu sudah dirancang sejak zaman Presiden Soeharto.
“Ketika izin tidak bisa dibatalkan kami berpikir bagaimana soal kontribusi tambahan,” kata Ahok.
Dia menegaskan, pulau yang direklamasi, 100 persen tanahnya tetap milik Pemprov DKI Jakarta.
Lima persen dari yang dijual juga masuk ke pemerintah. Selain itu, 15 persen dari NJOP yang dijual juga masuk ke pemerintah DKI Jakarta.
Ahok mengklaim, reklamasi yang dilakukan tetap memerhatikan keadilan sosial. Dengan demikian, akan meningkatkan keadilan dan kualitas.
“Maka jangan heran, kami dapat penghargaan IPM tertinggi di Indonesia,” ujar Ahok.
Giliran Anies Baswedan menanggapi Ahok. Anies langsung mengingatkan Ahok bahwa di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu menjadi yang paling tinggi.
Dia menegaskan, jangan pernah bangga karena merasa IPM tinggi.
“Yang aneh itu Jakarta pertumbuhannya salah satu yang paling lamban di Indonesia. Jangan bangga IPM tinggi,” katanya.
Menurut Anies, apakah pertumbuhan DKI Jakarta itu tinggi atau tidak, ini yang menjadi persoalan.
Dia mengatakan, pertumbuhan Jakarta rendah dibanding daerah lain, maka tingginya IPM itu merupakan warisan saja dan bukan pencapaian.
Anies lantas masuk ke tema reklamasi. Dia mengatakan, harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Namun sekarang, Anies menyatakan bahwa warga Jakarta tidak pernah punya pantai.
“Di Sunda Kelapa, di mana nyiur melambai? Harusnya manfaatkan wilayah yang ada agar Jakarta memiliki pantai,” katanya.
Dia menegaskan, jangan sampai reklamasi hanya dinikmati oleh orang-orang mampu saja.
“Biarkan juga rakyat merasakan melewati tanah yang sudah direklamasi ini,” papar Anies. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Mpok Sylvi untuk Bertanya Saja Kesulitan
Redaktur & Reporter : Boy