jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan jalan terus meski mata anggarannya tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Anies, yang penting adalah ada perbaikan pada fasilitas pendidikan, penurunan ketimpangan ekonomi, serta ketersediaan lapangan kerja.
"Timnya apa pun kami bisa survive, tidak ada masalah. Jadi kami take it easy. Yang jelas kami akan terus kerja cepat, kami akan terus kerja tuntas dengan atau tanpa dukungan dari Kemendagri," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).
BACA JUGA: Tak Terima Anggaran Dianulir Kemendagri, Anies Protes
Anies menegaskan, sebenarnya kewenangan mengenai pos anggaran untuk TGUPP ada ri Pemprov DKI. Kemendagri, menurut Anies, tidak bisa mengintervensi kewenangan Pemprov DKI dalam menyusun APBD.
"Sebetulnya otoritas ada di kami. Otoritasnya bukan di Kemendagri. Di Kemendagri hanya rekomendasi, bisa tidak dijalankan," kata Anies.
BACA JUGA: Nenek Anies Baswedan Berani Menghalangi Kereta Api
Meski begitu, Anies tetap menghormati pandangan Kemendagri soal TGUPP. Namun, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu juga meminta Kemendagri menghormati Pemprov DKI mengingat TGUPP sudah ada badan anggarannya sejak era Gubernur Joko Widodo.
"Kami ingin menghormati dan rasanya sebagai kementerian yang mengelola dan membawahi seluruh provinsi yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan aturan," tandas Anies.(tan/jpnn)
BACA JUGA: Anies Janji Beri PKL Tanah Abang Tenda Gratis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lansia di DKI Terima Rp 600 Ribu per Bulan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga