jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistim open governance sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut pria yang karib disapa Ahok itu, sistem open governance menghasilkan partisipasi publik.
BACA JUGA: Soal Aksi 313, Tim Ahok: Ingin Menebar Kebencian Ulang?
“Tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan,” kata Ahok, sapaan Basuki, di kawasan Proklamasi, Jakarta, Senin (27/3).
Calon Gubernur DKI Jakarta itu menyontohkan, bisa mengetahui mengenai korupsi proyek uninterruptible power supply berkat sistim e-budgeting.
BACA JUGA: Anies: Petahana Itu Harusnya Tunjukkan Karya
“E-budgeting partisipasi dari mana? Dari e-musrenbang,” ucapnya.
Selain itu, Ahok menambahkan, masyarakat bisa melaporkan mengenai keluhan di lingkungan sekitar melalui aplikasi Qlue.
Karena itu, dia mengaku bingung dengan pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistim open governance yang diterapkan Pemprov DKI belum maksimal.
BACA JUGA: Debat Soal Reklamasi, Ahok Singgung Kasus Bang Uci
Menurut Anies, open governance tidak sekadar keterbukaan informasi, tetapi juga keterlibatan warga untuk membangun Jakarta.
Pada saat aktif menjadi Gubernur DKI, Ahok selalu menerima pengaduan dari warga di Balai Kota.
Sehingga, dia bisa mendapatkan masukan mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat.
"Saya enggak ngerti apa yang dianggap kami enggak open governance, apa kurang open lagi?” ucap Ahok. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Untung Ada Kampanye, Kalau Tidak Mana Kepikiran Ahok
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar